Ketua MPR RI Minta Calon Kepala Daerah Optimalkan Kampanye Daring

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

 

HALO SEMARANG – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meminta calon pimpinan daerah dan tim suksesnya untuk mengoptimalkan kampanye secara daring di masa akhir kampanye Pilkada 2020.

Menurutnya, melalui kampanye daring diharapkan potensi penularan virus Covid-19 bisa dihindari.

“Tak banyak calon pimpinan daerah yang memanfaatkan kampanye secara daring. Ini sangat disayangkan. Padahal kampanye daring bisa mengurangi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya massa saat kampanye,” ujarnya dalam keterangan tertulis Rabu (18/11/2020).

Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama proses Pilkada serentak 2020.

Dia menambahkan, penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada harus menjadi standard operating procedure (SOP), khususnya di masa kampanye dan pemungutan suara.

“Banyak daerah yang melakukan Pilkada serentak masuk dalam zona merah. Kita tentu tidak ingin Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Terlebih sejumlah calon pimpinan daerah terbukti terjangkit virus Covid-19,” katanya.

Penyelenggara Pemilu, lanjutnya, harus terus gencar melakukan sosialisasi kepada calon pimpinan daerah, partai politik serta pendukungnya, agar menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan Pilkada.

Penyelenggara Pemilu harus turun langsung memantau kegiatan Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.

“KPU bersama Bawaslu harus berani memberikan sanksi tegas kepada bagi pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada berlangsung. Libatkan secara aktif personel keamanan, baik Polri dan TNI, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” paparnya.

Dia berharap Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan sukses dan damai. Sehingga, hasil Pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember 2020 dapat menghasilkan pimpinan daerah yang baik dan berintegritas.

“Kita semua berharap Pilkada serentak yang tinggal tiga pekan lagi dapat berlangsung lancar dan damai. Tidak ada konflik berkepanjangan selama proses dan sesudah Pilkada. Jika pun ada perselisihan, selesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku,” paparnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.