in

Ketua Dewan: Penanganan Banjir Masih Jadi Catatan Penting Pemerintah Kota Semarang

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai bahwa penanganan banjir di Kota Semarang yang terjadi tiap tahunnya masih menjadi pekerjaan Pemerintah Kota Semarang yang harus dituntaskan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, usai Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang tahun 2023, Rabu (27/3/2024).

Dikatakannya, program Pemkot Semarang pada 2023 secara objektif cukup baik. Banyak penghargaan yang diperoleh Pemkot Semarang. Namun, di sisi lain, masih menyisakan pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu penanganan banjir.

“Semoga bisa dipertahankan. Ke depan, bisa lebih baik sehingga masyarakatnya merasa senang melihat keberhasilan pemerintah. Catatan pasti ada. Banjir jadi catatan penting,” ujar Pilus, sapaan akrabnya.

Pilus juga menambahkan, upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot Semarang sudah cukup baik. Namun, penanganan dampak banjir perlu ditingkatkan. Di sisi lain, perkembangan kondisi alam juga perlu disadari. Serta permukaan air laut kini lebih tinggi dari daratan.

“Ini kondisi alam di Semarang seperti itu. Itu jadi catatan bagaimana rob dan banjir bisa diatasi,” paparnya.

Pilus menyebut, normalisasi sungai besar sudah dilakukan, misalnya Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, Sungai Beringin. Beberapa sungai besar lain juga terjadwal akan dinormalisasi pemerintah antara lain Sungai Plumbon, Sungai Tenggang, dan lainnya. Namun, normalisasi sungai besar pun tak cukup. Upaya ini, lanjut Pilus, harus diikuti normalisasi drainase dan subdrainase. Termasuk, adanya penambahan kapasitas pompa.

“Drainase harus dinormalisasi. Sungai besar dinomalisasi semua. Tinggal Kali Plumbon. Pompa juga harus ditingkatkan. Kalau pompa lama diperbarui, agar kemampuan sedot atau bekerjanya bisa maksimal,” terangnya.

Namun, diakuinya, normalisasi sungai atau drainase biasanya terkendala akses alat berat, terutama di wilayah bantaran-bantaran yang masih menjadi hunian.

“Sehingga, alternatif yang diambil pemerintah biasanya dengan meninggikan parapet,” pungkasnya. (HS-06)

 

 

Terkait Penggerebekan Pabrik Pil Koplo, Wali Kota Semarang Akan Evaluasi Perizinan

Semarang Bakal Jadi Tuan Rumah Puncak Acara Hari Keluarga Nasional Ke-31