Keterbatasan Anggaran, Vaksinasi Covid di Indonesia Bisa Sampai 2023

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani membagikan makanan bagi warga miskin di sekitar Masjid Baiturrahman Kota Semarang, Rabu (17/3/2021).

 

HALO SEMARANG – Proses vaksinasi di Indonesia diprediksi tak akan bisa selesai tahun ini. Untuk mencapai herd immunity sebagaimana rekomendasi WHO, maka Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu hingga tahun 2023.

Sesuai rekomendasi dari WHO, untuk mencapai herd immunity maka 70 persen populasi sebuah negara harus sudah divaksin. Untuk Indonesia, harus mencapai 183 juta penduduk.

Namun untuk mencapai angka vaksinasi itu, menurut Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani, dinilai cukup berat. Dia mengatakan, hingga saat ini vaksinasi di Indonesia baru menyasar 4 juta penduduk.

“Sekitar 2 juta penduduk sudah dua kali vaksin. Dan 2 juta lainnya baru sekali. Jumlah 4 juta itu masih terlalu jauh dibandingkan angka dari WHO 70 persen dari populasi itu atau sekitar 183 juta penduduk,” ujar Muzani seusai mengikuti acara silaturahmi dan gowes dengan pengusaha di Kota Semarang, Rabu (17/3/2021).

Hadir pada acara itu, Anggota DPR RI Prasetyo Hadi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Rohmat Marzuki dan anggota Yudi Indras Wiendarto. Sejumlah pengusaha yang hadir tergabung dalam Komunitas Sepeda Hardcore.

Muzani mengatakan, memang harus diakui ada keterbatasan vaksin. Lantaran seluruh dunia sedang berlomba untuk mendapatkannya. Di sisi lain memang ada keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Untuk mempercepat proses vaksinasi, katanya, harus dilakukan langkah-langkah secara bersama agar segera menyelesaikan pandemi ini. Sebagaimana disampaikan WHO, vaksin belum bisa mencegah penularan Covid 19 100 persen.

Namun karena sampai saat ini belum ditemukan obat, maka vaksin menjadi pilihan terbaik. Untuk pencegahan penularan Covid-19 yang terbaik adalah penerapan protokol kesehatan dengan tepat.

Seusai gowes melintasi Masjid Baiturrahman, Kota Lama, Tugu Muda, Sam Po Kong dan berhenti di Taman Maerokoco, Muzani berdialog dengan para pengusaha. Tujuannya mengetahui kondisi riil di masyarakat.

Banyak yang menyampaikan keluhan soal kebijakan impor beras, pajak usaha yang tak mengenal relaksasi, hingga keterbatasan kontainer saat akan melakukan ekspor.

Bahkan pesan kontainer 1-2 bulan sebelum pengiriman pun terkadang tidak dapat. Hal itu membuat pengusaha merugi karena terkena denda keterlambatan kirim.

Mendengar hal itu, Muzani akan menyampaikan di DPR RI dan mencarikan solusi. Jangan sampai di satu sisi pemerintah mendorong ekspor namun sarana dan prasarana belum siap.

Dalam kesempatan gowes itu, Muzani dan para pengusaha juga ikut menyerahkan bantuan beras pada tukang becak di sekitar kawasan Masjid Baiturrahman Kota Semarang.

Sementara itu Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, gowes itu tak semata untuk kepentingan kesehatan semata. Namun, berkeliling sekaligus mengamati kondisi masyarakat sekitar serta memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan.

Di sisi lain, dialog itu untuk menjembatani keluhan para pengusaha dan pelaku ekonomi dengan pengambil kebijakan. Harapannya kedepan ada solusi agar ekonomi tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19 ini.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.