in

Kesbangpol Kota Pekalongan Ingatkan Pegawai Non ASN Wajib Netral dalam Pemilu

Foto : pekalongankota.go.id

 

HALO PEKALONGAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekalongan, mengingatkan para pegawai pemerintah yang tidak termasuk dalam aparatur sipil negara (ASN), agar tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Pekalongan, M Taufiqu Rochman, terkait netralitas semua pegawai pemerintah, dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengatakan, netralitas dalam kontestasi politik, tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga non ASN.

Maka dari itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), juga mendorong instansi pemerintah, untuk membina dan mengawasi netralitas pegawai non ASN, atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), di seluruh instansi pusat dan daerah.

Ketentuan tentang netralitas tersebut, sudah diatur dalam surat edaran (SE) No 01/2023, per tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas PPNPN dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan, yang ditandatangani Menteri PANRB RI  Abdullah Azwar Anas.

Dalam surat edaran tersebut, tertuang aturan bahwa, setiap PPNPN wajib bersikap netral.

Mereka harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan, termasuk partai politik, dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

“Tiga minggu yang lalu, kami sudah melaksanakan sosialisasi netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan, dengan narasumber Wakapolres Pekalongan Kota dan Pj Sekda Kota Pekalongan. Penekanannya adalah Netralitas ASN di Kota Pekalongan itu harga mati,” kata dia, seperti dirilis pekalongankota.go.id.

Dia menekankan, ASN tetap memiliki hak pilih, tetapi tidak boleh aktif dalam pelaksanaan kampanye atau kegiatan pemilu lainnya.

Dia juga menyatakan telah menerima Surat Edaran dari Kemenpan- RB RI Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023, terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PPNPN dalam penyelenggaraan pemilu.

“Ternyata pegawai non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, baik itu tenaga kontrak Wali Kota dan tenaga kegiatan juga harus netral,” tegas Taufiq.

Taufiq menjelaskan, ketika ada pegawai non ASN atau PPNPN yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye, menyalahgunakan media sosial miliknya untuk kepentingan politik tertentu, atau kegiatan pemilunya, bisa dikenakan sanksi.

Sanksi bisa diberikan secara bertingkat, hingga paling berat adalah pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN.

“Ketika mereka terlibat pelanggaran netralitas, ini bisa diproses. Tidak hanya ASN, pegawai Non ASN yang bekerja di instansi pemerintah bisa dikenakan sanksi yang sama seperti pelanggaran netralitas ASN,” kata dia.

Adapun bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN, berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN.

“Ini diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas bagi ASN dalam pemilu dan pemilihan,” kata dia.

Menurutnya, adapun tujuan surat edaran ini adalah mewujudkan PPNPN yang netral dan profesional, serta terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas.

“Kami segera berkoordinasi dengan Bawaslu dan BKPSDM Kota Pekalongan untuk mengintensifkan sosialisasi  ini, karena surat edarannya baru diterbitkan awal Januari lalu dan sebagian dari non ASN belum sepenuhnya mengetahui hal ini,” kata dia. (HS-08)

HUT ke-122, PT Pegadaian Beri Apresiasi Nasabah Berupa Gratis Biaya Administrasi Setiap Transaksi

Rayakan HUT Ke-77, Persit KCK Batang  Berbagi Takjil