in

Kerumunan di PN Semarang, Peradi Minta Sidang Ditunda Sampai PPKM Darurat Selesai

Antrean sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (5/7/2021).

 

HALO SEMARANG – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melayangkan protes pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (6/7/2021).

Protes dilayangkan karena tak adanya pengaturan jadwal sidang perkara perdata dan pidana yang digelar di PN Semarang, sehingga terjadi kerumunan.

Padahal, saat ini sedang dilaksanakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

“Kami serba bingung. Perkara memang harus jalan di pengadilan tapi kami harapkan ada suatu kebijakan. Karena ini urusannya kesehatan dan nyawa,” kata Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Broto Hastono.

Broto beralasan, saat ini sudah banyak pegawai, panitera dan hakim PN Semarang yang terpapar Covid-19. Bahkan para pengacara juga sudah banyak yang terpapar.

Jika jadwal sidang perkara perdata maupun pidana tetap dilangsungkan dan menimbulkan kerumunan, bukan tak mungkin semakin banyak orang yang terpapar virus tersebut.

Apalagi, di pengadilan ada pertemuan antara para pencari keadilan, pengacara, hakim, dan pegawai pengadilan.

“Kita harapkan ketua pengadilan ada suatu upaya untuk menekan laju Covid-19 di lingkungan pengadilan. Pengadilan Agama (PA) saja ditutup dan semua sidang ditunda sampai 20 Juli,” ujarnya.

Dikatakannya, pengacara memang tidak masuk sektor esensial, sehingga diharuskan menjalankan pekerjaan dari rumah. Namun, dalam jaksa, hakim, bahkan penyidik kepolisian masuk sektor esensial.

Oleh karenanya, Broto meminta kepada ketua PN Semarang agar menunda semua persidangan, jika memungkinkan sampai masa PPKM Darurat selesai. Kecuali persidangan pidana yang masa penahanan terdakwanya hampir habis.

“Kalau tidak penting sekali, ya ditunda. Ini sudah extra ordinary menyangkut nyawa. Harusnya ketua pengadilan bertindak lebih bijak apalagi aturan di masa PPKM darurat ini juga banyak,” tegasnya.

Ia menyarankan agar sidang perkara perdata dilakukan online atau mengikuti PPKM Darurat ditunda dulu sampai 20 Juli mendatang.

“Kalau pidana yang terkendala masa penahanan hampir habis bisa dijalankan, tapi jika tidak maka bisa online atau ditunda dulu,” tambahnya.

Humas PN Semarang, Eko Budi Supriyanto mengakui masih banyak sidang yang digelar di PN Semarang. Sehingga tak ayal masih ditemukan kerumunan baik di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang.

“Masih ada sidang-sidang pidana yang masa tahanannya tidak bisa diperpanjang dan mau habis, sehingga tidak bisa ditunda lagi,” kata Eko.

Eko menuturkan, PN Semarang sebenarnya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat dan penasehat hukumnya agar menerapkan protokol kesehatan, baik saat dalam ruang sidang maupun di lingkungan PN Semarang.

“Upaya kami ya sebatas hanya imbauan karena sebetulnya dari pihak PN sudah selalu diumumkan, tapi karena memang perkara banyak, masyarakat inginnya dilayani cepat, jadi serba salah,” pungkasnya.(HS)

Share This

Kapolda Tegaskan Akan Tindak Tegas Oknum Yang Nekat Timbun Peralan Medis, Obat dan Oksigen

Ombudsman RI Jawa Tengah Minta Penertiban Aturan PPKM Darurat Lebih Bijaksana