in

Kepmen KP No 86 dan 87 tahun 2021 Dianggap Mencekik Nelayan, Ini Desakan Fraksi PKS DPRD Jateng

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng) Setia Budi Wibowo

 

HALO SEMARANG – Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah (Jateng), Setia Budi Wibowo mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau ulang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No 86 dan 87 tahun 2021 tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Menurutnya, keputusan menteri tersebut dinilai mencekik para nelayan, terlebih di tengah wabah sekarang ini.

“Pemerintah kurang peka dalam membuat kebijakan. Di sektor lainnya mendapatkan relaksasi dari pemerintah karena pandemi, pada sektor kelautan dan perikanan malah menaikkan pungutan hasil perikanan,” kata Bowo kepada halosemarang.id merespon aksi demonstrasi penolakan nelayan dan pengusaha perikanan di Kabupaten Pati, Rabu (29/9/2021).

Ia memahami protes keras yang dilontarkan oleh para nelayan. Nelayan menolak pengenaan jenis dan tarif yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) PP 85/ 2021 diberlakukan pra produksi, pasca-produksi dan penarikan dengan sistem kontrak.

Kemudian, lanjutnya, dalam pasal 20 disebutkan juga bahwa ada pungutan 10 persen dari hasil penjualan ikan. Menurutnya, peraturan tersebut akan memberatkan nelayan dalam melaut karena harus merogoh ongkos operasional yang cukup dalam.

“Nelayan yang mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya kemudian dibebani pungutan yang tinggi, sama saja membunuh mereka perlahan,” ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dengan kondisi tersebut, ia meminta nelayan untuk secepatnya mengajukan judicial review terkait putusan ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat PP ini telah ditetapkan.

Secara tegas, pihaknya mendesak KKP segera meninjau ulang Kepmen KP No 86 dan 87 tahun 2021. Sebab, kata Bowo, landasannya tidak adil, karena dasar dari kebijakan tersebut adalah menyamaratakan harga patokan ikan di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya harap KKP meninjau ulang kebijakan ini,” tegasnya.

Pada kenyataannya, setiap daerah memiliki letak geografis yang berbeda dan menentukan kebutuhan serta hasil tangkapan laut masing-masing nelayan.

“Jangan jadikan menaikan pendapatan negara bukan pajak sebagai alasan untuk mencekik rakyat sendiri.” katanya.(HS)

 

Share This

Potensi Pasokan Daging Halal Dari Jateng Bidik Pasar Internasional 

Rayakan Kehadiran ke-31, Guardian Indonesia Berikan Penghargaan Kepada Puluhan Tokoh Inspirasional