in

Kepala LKPP Hendrar Prihadi Dorong Pemkab Brebes Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM

Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melalui Katalog Elektronik, di Grand Dian Hotel Brebes (17/5/2024). (Foto : Brebeskab.go.id)

 

HALO BREBES – Jajaran pemerintahan diharapkan dapat mengutamakan pengadaan barang atau jasa yang pro produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro kecil menengah (UMKK), karena hal itu dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi dalam kegiatan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melalui Katalog Elektronik, di Grand Dian Hotel Brebes (17/5/2024). Acara itu diselenggarakan LKPP bersama Pemerintah Kabupaten Brebes.

Menurut Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, kondisi ini produsen dalam negeri dan UMKM dapat menyerap hingga 2 juta pekerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8 persen. Dengan demikian manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“LKPP telah menyediakan ‘kolam’ yakni platform katalog elektronik, yang berisi ‘ikan’ berupa kebutuhan barang / jasa di kementerian / lembaga / pemerintah daerah (K/L/PD). Pada platform katalog elektronik, sebanyak 7,5 juta produk telah tayang dengan total nilai transaksi Rp 196,7 triliun. Para pelaku usaha dapat menyediakan ‘pancing’ berupa barang / jasa yang ditayangkan melalui katalog elektronik untuk dapat dibeli oleh pemerintah,” kata Hendrar Prihadi, yang juga mantan Wali Kota Semarang itu, seperti dirilis brebeskab.go.id.

Dia menegaskan melalui Katalog Elektronik, metode pengadaan barang / jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah, seperti bertransaksi di toko online / marketplace.

Katalog Elektronik juga memiliki pasar usaha yang luas, karena terkoneksi dengan 83 kementerian atau lembaga dan 542 pemda. dan memprioritaskan belanja untuk PDN dan UMKK.

Hal ini sejalan dengan prinsip proses PBJ telah memprioritaskan PDN dan produk UMKK, mengedepankan taat asas dan aturan, memilih produk barang/jasa yang berkualitas dan mendapatkan produk barang/jasa dengan harga yang efisien.

LKPP berharap para pelaku usaha dapat mengembangkan potensi lokal, memiliki izin formal dan tertib administrasi, melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas produk, serta konsisten menetapkan harga jual.

Hendi mengingatkan para pelaku usaha agar memiliki sifat ulet, kerja keras dan berkeinginan memajukan usaha dalam negeri.

“LKPP terus turun ke lapangan menggandeng para pelaku usaha dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita harus mengubah kebiasaan kita dari yang semula konvensional menjadi digital. Ayo kita semangat, mari kita jadikan ini sebagai peluang, jadikan produk kita dibeli pemerintah akhirnya naik kelas, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” kata dia.

Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, M Furqon Amperawan, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar, menyampaikan pemerintah Kabupaten Brebes telah menerbitkan surat edaran nomor 850/065/IV/2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Hal ini untuk mewujudkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Sejalan dengan itu, untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Dikatakan Furqon, bahwa kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah lainnya, BUMN maupun BUMD.

Pemerintah berharap, untuk belanja operasional, belanja modal, serta proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang / jasa di lingkungan Kabupaten Brebes, agar lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri.

Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ada pada barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Dijelaskan Furqon, rencana pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Brebes tahun 2024 sebesar Rp1.5 triliun.

Melalui swakelola sebesar Rp 724 miliar dan penyedia sebesar Rp 825 miliar.

Dimana sampai tanggal 14 April 2024 telah terealisasi pengadaan barang jasa melalui penyedia sebesar Rp 222 miliar atau 27,01 persen.

Rencana  pengadaan dengan TKDN/PDN, lanjutnya, sebesar Rp805 miliar atau sebesar 51,96 persen dari total pengadaan barang dan jasa. jika dari pengadaan barang dan jasa melalui penyedia 97,58 persen, dimana sampai tanggal 14 April 2024 telah terealisasi sebesar Rp 196 miliar atau 24,46 persen.

Capaian Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Brebes telah meraih penghargaan dari LKPP sebagai UKPBJ level 3 (Proaktif) tahun 2023, capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) 80,78 dan capaian MCP KPK tahun 2023 mencapai 99,17 persen.

“Kami terus mendorong seluruh OPD se-Kabupaten Brebes dapat mengoptimalkan belanja barang/jasa-nya melalui katalog elektronik khususnya pada e-katalog lokal Kabupaten Brebes,” tandasnya.

Dengan demikian tidak hanya penyerapan pengadaan barang / jasa berjalan optimal juga dapat memberdayakan para pelaku UMKM yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes. (HS-08)

Bupati Pemalang Berharap Pilkada Bisa Berjalan Lancar dan Damai

Jelang Waisak, Masyarakat dan Polisi Bersihkan Makam Umat Buddha