Kendaraan Dinas Wajib Parkir Saat Libur Lebaran

Kendaraan Dinas Pemkab Klaten. (Foto : Klatenkab.go.id)

 

HALO KLATEN – Bupati Klaten, Sri Mulyani mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Klaten, untuk memarkir kendaraan dinas, baik roda dua maupun empat di kantor dinas masing-masing. ASN dilarang menggunakan kendaraan-kendaraan itu untuk kepentingan pribadi, termasuk selama libur idul fitri atau Lebaran.

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan ASN perlu memperhatikan bahwa kendaraan dinas, hanya diperuntukan untuk kepentingan kedinasan di instansi masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.

“Dalam rapat bersama Satgas pekan lalu, semua kendaraan dinas wajid diparkir di kantor masing-masing. Hari terakhir masuk sebelum libur lebaran, semua kendaraan dinas harus sudah diparkir dengan rapi,” kata dia, seperti dirilis Klatenkab.go.id.

Menurutnya kebijakan tersebut disampaikan agar tidak ada kendaraan dinas yang lalu lalang selama libur Lebaran, kecuali kendaraan yang memang digunakan untuk bertugas seperti ambulans. Selain itu, diharapkan agar ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Setelah libur Lebaran sebentar, Senin (17/5) silahkan digunakan kembali untuk bertugas, karena tahun ini tidak ada cuti Lebaran,” paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi ASN, yang tidak mengindahkan instruksi tersebut. Di antaranya kendaraan dinas akan ditarik kembali dari yang bersangkutan.

“Sudah pasti ada sanksinya, dari yang paling ringan sampai berat. Sanksinya bisa berpengaruh ke TPP, atau kenaikan pangkat. Bukan hanya untuk kendaraan dinas, tapi juga aturan lain terkait libur Lebaran,” katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Ronny Roekmito mengatakan sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat dan surat edaran Bupati Klaten, ASN di lingkungan Pemkab Klaten dilarang mudik. Termasuk mengajukan cuti di masa peniadaan mudik. Pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan penularan Covid-19.

“Kecuali yang melahirkan, sakit, dan keperluan penting yang mendesak lainnya. Masyarakat umum dan karyawan swasta tidak boleh mudik, apalagi ASN, jelas tidak boleh,” katanya. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.