in

Kemudahan Pembiayaan Penyebab Tingginya Tunggakan Pinjol Hingga Rp 51 Triliun

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menurut Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tunggakan (outstanding) pinjaman online (pinjol) di Indonesia, per Mei 2023 menembus angka Rp 51,46 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa tingginya angka itu merupakan dampak dari kemudahan yang diberikan pinjol dalam pembiayaan.

“Contoh kasus, memang di Jawa Barat pinjaman online itu memang besar bahkan mungkin terbesar di Indonesia, nilainya lebih dari Rp10 triliun. Kenapa dia bisa tumbuh dan berkembang? Tentunya karena ada kemudahan,” kata politisi yang akrab disapa Hergun itu, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2023).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu, kemudian membandingkan kemudahan pinjaman online dari perusahaan teknologi keuangan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan.

Dia mengatakan bahwa masalah agunan masih menjadi polemik dalam praktik pembiayaan oleh perbankan.

“Kami coba bertanya juga dengan kawan-kawan perbankan, rata-rata yang dihadapi itu tentang masalah agunan. Kalau toh di situ ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang katanya (pembiayaan) sampai Rp 25 juta itu tidak menggunakan agunan, tetapi pada kenyataannya para bankir ini agak enggan menyerahkan pinjaman kepada masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, hal itu karena bank perlu kepastian, perlu kenyamanan, dan keamanannya.

“Apalagi perbankan ini aturan mainnya sudah baku,” kata legislator Dapil Jawa Barat IV itu.

Hergun juga menyoroti pembiayaan mikro dan ultra mikro, yang juga ditawarkan oleh pemerintah, melalui perbankan dan BUMN pembiayaan lainnya.

Menurutnya, dengan rantai yang panjang dan beberapa pihak yang ikut mengambil spread (persebaran) bunga, maka dapat membuat bunga pinjaman yang dikenakan ke masyarakat pun cenderung tinggi.

Sehingga hal tersebut juga dapat membuat masyarakat beralih ke pinjaman online.

“Apa bedanya? Saya ke pinjol aja minjem lebih cepat prosesnya. Ini kemudian menjadi sebuah tantangan untuk perbankan,” kata dia.

Dia pun mengusulkan agar perbankan bisa membuat suatu divisi tersendiri, yang bisa ‘menjemput bola’.

“Itu kan yang dilakukan oleh pinjol ? Misal jam 10.00 malam pinjam hanya Rp 500.000 nanti jam 10 malam itu juga langsung dapat duitnya dan di waktu itu juga dipakai untuk belanja sayuran. Nanti jam 10.00 pagi sudah bisa dikembalikan Rp 600.000, bahkan mungkin Rp 700.000. Berapa persen bunganya? Tapi mereka (masyarakat) tidak masalah,” tuturnya.

Dilansir dari berbagai sumber, per Mei 2023 jumlah outstanding pembiayaan yang disalurkan melalui P2P lending/ perusahaan teknologi finansial sebesar Rp 51,46 triliun atau naik 28,11 persen secara tahunan (yoy).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan pengguna pinjaman P2P lending paling banyak, dengan total utang mencapai Rp13,8 triliun dan TWP90 3,92 persen.

Sementara di posisi kedua ada DKI Jakarta dengan total utang Rp10,5 triliun dan TWP90 3,23 persen. (HS-08)

Legislator Dorong Pemerintah Dukung Pengembangan Nikuba

Sikat Lawan Siapa Pun di Oktagon