Kementerian Wajib Alokasikan 40 Persen Anggaran untuk Belanja Produk UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. (Foto : depkop.go.id)

 

HALO SEMARANG  – Seluruh kementerian dan lembaga negara, wajib mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya, untuk belanja produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberpihakan pada UMKM itu juga sudah diatur dalam UU Cipta Kerja.

Penegasan Presiden Joko Widodo itu,  disampaikan  Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Kamis (22/10). Seperti dirilis depkop.go.id, Teten Masduki mengatakan bahwa 99 persen sektor usaha di Indonesia adalah UMKM. Jumlah serapan tenaga kerja juga yang terbanyak yaitu mencapai 97 persen.

Namun demikian sektor UMKM saat ini menjadi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.  Bahkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu organisasi ekonomi antar pemerintah dengan 37 negara anggota, memperkirakan  setelah September tahun 2020 ini, hampir separuh UMKM akan mengalami krisis atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, demi meminimalisasi dampak tersebut, Presiden mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga, untuk dapat membeli produk dan jasa dari UMKM. Kebijakan ini juga tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaan ada dasar hukum yang jelas.

“Presiden sudah setuju bahwa 40 persen belanja kementerian dan lembaga, harus untuk UMKM. Oktober tahun lalu, dalam ratas (rapat terbatas) saya juga minta agar belanja kementerian dan lembaga juga diprioritaskan ke UMKM. Nah hari ini sudah masuk di UU Cipta Kerja, jadi saya kira advokasi kebijakan sudah kita lakukan, tinggal bagaimana implementasinya,” tutur Teten dalam webinar bertema Digitalisasi Pengadaan Barang atau Jas, Kamis (22/10/2020).

Dikatakan Teten bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM juga dituangkan dalam komitmennya untuk mendorong BUMN belanja barang atau jasa milik UMKM. Hal ini terwujud atas sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan memerintahkan seluruh BUMN agar mengutamakan produk UMKM ketika belanja modal.

“Kami kerja sama dengan Pak Erick Thohir untuk pengadaan di BUMN dengan nilai mencapai Rp14 miliar ke bawah untuk UMKM. Sekarang baru ada 9 BUMN yang menyatakan komitmennya dengan nilai belanja sekitar Rp35 triliun, nanti secara bertahap akan seluruh BUMN,” sambung Teten.

Dengan upaya-upaya tersebut, diyakini UMKM akan memiliki ruang yang begitu luas untuk bisa meningkatkan eskalasi bisnisnya. Bahkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk menjadi salah satu tumpuan utama dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hanya saja, lanjut Teten, ada sejumlah pekerjaan yang harus dibereskan pemerintah bersama stakeholder terkait, yaitu penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L. Oleh sebab itu KemenkopUKM tengah giat melakukan roadshow untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar SDM-nya meningkat, khususnya pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

“Pekerjaan kita kali ini adalah bagaimana menyiapkan agar UMKM-nya siap dan layak menjadi penyedia vendor dari barang dan jasa pemerintah. Kita juga harus mendorong agar produknya bisa masuk di e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” ujarnya.

Lebih lanjut, Teten mengapresiasi upaya pemerintah yang menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP. Dengan cara ini maka UMKM bisa bersaing dengan pelaku usaha kelas kakap, lantaran dalam menawarkan barang atau jasanya menggunakan sistem tender online. Pengadaan barang atau jasa secara digital akan mengurangi tingkat kecurangan lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan.

“Ini (LKPP) akan kurangi proses tatap muka yang berpotensi terjadinya proses lobi atau suap oleh pemilik modal besar, selain itu transaksi bisa secara elektronik terdeteksi karena pembayaran pun harus secara digital. Kalau udah begini maka akan transparan harga, transparan kualitas, dan transparan transaksinya,” kata dia. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.