in

Kemenkop UKM Fasilitasi Usaha Kuliner Masuk Marketplace dan Laman Bela Pengadaan LKPP

Presiden saat menyapa para pelaku usaha penerima PBUM Presiden saat meluncurkan program BPUM di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8). (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil bidang kuliner, agar dapat masuk ke pasar digital.

“Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner, untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, seperti dirilis laman Setkab.go.id, Jumat (7/5).

Teten menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha makanan dapat masuk ke dalam e-commerce. “Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan ini akan kita dorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan,” ujarnya.

Laman Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi pasar daring yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bela Pengadaan LKPP di platform digital tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar,” papar Menkop UKM.

Lebih lanjut, Teten memaparkan, upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar digital. “Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18 persen pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Teten.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, mengamanatkan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa masing-masing untuk usaha mikro kecil. (HS-08)

Share This

Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 86 Platform Pinjaman Online Ilegal

Semakin Mesra, Dico – Pakde Bas Boncengan Menuju Masjid Agung Kendal