in

Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono. (Foto : kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan, nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga, yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono, Kamis (7/7/2022), seperti dirilis kemenag.go,id.

Tindakan tegas ini diambil, karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT, merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

“Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” terang Waryono.

Dikatakan Waryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

“Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri,” kata Waryono.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag), mencabut izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso.

“Kementerian Agama memberi sanksi pembekuan izin ponpes dan lain-lain,” ucap Komjen Agus Andrianto, Kamis (7/7/2022), seperti dirilis Humas.polri.go.id.

Komjen Agus kemudian menyebut bahwa polisi memang butuh dukungan masyarakat dalam penangkapan tersebut. Dukungan itu berupa kesadaran orang tua dari putra putrinya yang berada di ponpes tersebut untuk tidak menghalangi polisi menangkap MSAT.

“Dukungan masyarakat sangat diharapkan untuk menuntaskan masalah tersebut, misal semua orang tua murid yang ada di ponpes tersebut menarik semua putra-putrinya untuk pindah ke Ponpes yang lebih aman dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual,” kata Komjen Agus.

Komjen Agus yakin semua lapisan masyarakat sepakat bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat ditolerir. Ia menyayangkan adanya penghadangan oleh penghuni ponpes.

“Saya rasa kita semua khususnya warga Jatim kan tidak mentolerir apa yang dilakukan oleh pelaku kepada santriwati-santriwati yang menjadi korbannya,” ujar Agus. (HS-08)

Tingkatkan Kompetensi PPPK, Pemkab Semarang Siapkan Rp 1,1 Miliar

MSAT Tersangka Pencabulan Santriwati di Jombang Jawa Timur Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara