in

Kejar di Bawah14 Persen, Wabup Kendal : Kasus Stunting Perlu Perhatian Serius dan Kewaspadaan

Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki saat membuka acara Pra-Deseminasi Audit Kasus Stunting, di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (25/5/2023).

HALO KENDAL – Dalam rangka upaya penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar acara pra-deseminasi audit kasus stunting di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (25/5/2023).

Saat membuka acara Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, sesuai instruksi dari Presiden Indonesia, Ir Joko Widodo, stunting di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5 persen setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2024 prevalensi stunting di Indonesia akan menjadi 14 persen.

“Suatu penurunan yang cukup menantang. Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting Kabupaten Kendal sebesar 17,5 persen. Hal ini berarti diperlukan perhatian khusus dan kewaspadaan terhadap kasus stunting agar dapat turun di bawah 14 persen di tahun 2024. Jadi stunting menjadi fokus perhatian bagi kita semua,” ujar Wabup Kendal.

WS Basuki yang juga ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kendal membeberkan, masalah stunting sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor sensitif dan spesifik. Penyelesaian kasus stunting tidaklah mudah.

“Salah satu penanganan nyata yang diusung dinas terkait adalah audit kasus stunting yang diselenggarakan dengan tujuan menyelesaikan kasus stunting yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan maupun tingkat kecamatan serta untuk pencegahan kasus serupa,” beber Wabup Kendal.

Untuk itu, dirinya berharap kepada perangkat daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam pencegahan dan penyelesaian pemberian intervensi untuk sasaran audit kasus stunting.

Hal tersebut menurut WS Basuki, untuk membantu penyelesaian stunting. Sehingga diharapkan seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa/lurah, dan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kendal bersama-sama saling peduli sebagai bentuk penanganan stunting secara nyata.

“Seluruh pihak diharapkan memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang beresiko stunting agar mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan, pangan bergizi, perumahan yang layak, sanitasi, bantuan sosial dan lain-lain,” tandas Wabup Kendal.

Saat ini, lanjutnya, beragam penyelesaian kasus stunting di Kendal gencar diupayakan pemerintah daerah.

Untuk itu, diharapkan, dengan adanya kegiatan pra-diseminasi audit kasus stunting dapat menjadi sarana penyelesaian bersama untuk kasus stunting dan dapat menjadi penyelesaian kasus serupa di
Kabupaten Kendal.

“Selamat bekerja, mari berfokus atasi stunting. Semoga Kendal menjadi kabupaten zero new stunting di tahun 2024,” ungkap Wabup Kendal.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, Albertus Hendri mengatakan, dari hasil audit kasus stunting di 20 kecamatan, terdapat 17 Kecamatan melapor ada kasus yang tidak dapat diselesaikan.

Dari hasil kajian dan deseminasi audit kasus stunting, pihaknya akan melakukan intervensi dengan merangkul Dinas Kesehatan.

“Dengan dilaksanakan audit kasus stunting di Kabupaten Kendal, mudah-mudahan diketahui sejak dini penyebab terjadinya kasus stunting, sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus serupa,” ujarnya. (HS-06)

 

Prabowo Subianto Tertinggi di Survei, Budisatrio : Kami Akan Terus Berjuang Tanpa Henti Untuk Bangsa

Belum Memuaskan, Realisasi Investasi di Kota Semarang Baru Mencapai Rp 8,6 Triliun