in

Kejaksaan Tetapkan Menkominfo Jhonny G Plate Jadi Tersangka Korupsi BTS

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate, keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung, dengan mengenakan rompi pink, sebagai tanda statusnya sebagai tersangka. (Foto : kejaksaan.go.id)

 

HALO SEMARANG – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rabu (17/5/2023) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate, sebagai tersangka.

Atas status dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022 tersebut, Kejaksaan Agung menahan Johnny G Plate.

Kejaksaan Agung, dalam keterangan resminya melalui kejaksaan.go.id, menyebutkan Johnny G Plate disangka melanggar sejumlah peraturan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang diduga dilanggar oleh Menteri dari Partai Nasdem tersebut, adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Johnny G Plate diperiksa dengan status sebagai saksi, selama 2 jam sejak pukul 09.00 – 10.30 WIB oleh 4 orang Tim Penyidik.

Selama pemeriksaan, JGP diberikan 33 pertanyaan oleh Tim Penyidik, guna mengetahui keterlibatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Pengguna Anggaran (PA) dalam peristiwa pidana pada pelaksanaan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Usai diperiksa Jhonny keluar Gedung Jampidsus Kejagung, dengan mengenakan rompi tahanan Kejagung warna pink, sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah sebesar Rp 8.032.084.133.795, terdiri atas tiga hal, yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

Proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan proyek strategis nasional, dan oleh karenanya akan tetap dilanjutkan sehingga kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat menerima jaringan 4G.

Penetapan tersangka dan penahanan terhadap JGP adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik didalamnya. Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah.

Digeledah

Sementara itu terkait kasus yang menjerat Johhny G Plate tersebut, Rabu (17/5/2023), tim penyidik dari Direktorat Penyidikan Jampidsus menggeledah dua lokasi.

Masing-masing adalah Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika di Komplek Perumahan Menteri, Jalan Widya Candra V No 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selain itu juga di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.

Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Sementara itu setelah penahanan Plate oleh Kejaksaan Agung, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memanggil sejumlah pengurus.

Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya mengaku dipanggil Surya Paloh untuk membicarakan sikap partai dalam merespons penetapan Plate sebagai tersangka.

“Barusan ditelepon Pak Surya. Terkait Pak Plate belum tahu ini saya harus ke DPP dulu,” ujar Willy di UMJ, Rabu (17/5/2023).

Namun Willy belum bersedia memberikan keterangan lebih lengkap, mengenai sikap yang akan diambil oleh partai pengusung Anies Baswedan sebagai Capres tersebut. (HS-08)

Akhir April 2023, Penerimaan Pajak Jateng I Capai Sebesar Rp 12 Triliun

Tak Bayarkan Jatah Arisan, Oknum PNS Pemprov Jateng Diadukan Polisi oleh Membernya