in

Kasus Raibnya Kasda Rp 22,7 Miliar Berpotensi Jadi Bom Waktu

Diah Ayu, terpidana kasus raibnya kas daerah Kota Semarang sebesar Rp 22,7 miliar.

SEMARANG – Kasus raibnya kas daerah Kota Semarang sebesar Rp 22,7 miliar berpotensi jadi bom waktu. Apalagi dalam kasus yang dulu ditangani Tipikor Semarang tersebut dinilai masih belum tuntas, karena hanya mengadili para pelaku di tingkat bawah. Otak dari kasus tersebut hingga kini belum tersentuh hukum.

“Informasinya kasus tersebut belum berhenti. Karena masih ada tersangka lain yang belum disidangkan. Uang yang hilang pun hingga kini belum bisa dipertanggung jawabkan secara keseluruhan, padahal itu adalah uang rakyat,” kata salah satu pejabat Pemkot Semarang yang enggan dikorankan namanya.

Informasi yang didapat halosemarang.id, kasus ini juga akan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga berita ini diturunkan belum ada informasi resmi terkait hal ini.

Beberapa waktu lalu, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah juga meminta KPK untuk melakukan supervisi atas masalah tersebut.

“Kami berharap dan meminta KPK melakukan supervisi dalam penanganan masalah ini,” kata Kordinator Divisi Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, September 2017 lalu, upaya mantan pegawai Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Cabang Pandanaran Semarang, Diah Ayu Kusumaningrum untuk memperoleh keadilan di tingkat kasasi berakhir nestapa. Alih-alih mendapatkan keringanan hukuman atau dibebaskan, terdakwa kasus korupsi hilangnya dana kas daerah (Kasda) Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar itu justru divonis lebih berat.

Sebelumnya, Diah Ayu divonis sembilan tahun penjara pada pengadilan Tipikor Semarang. Vonis serupa dijatuhkan hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding. Diah Ayu kemudian mengajukan kasasi. Hakim justru menjatuhkan hukuman selama 12 tahun kepada Diah Ayu atas kasus tersebut.

Putusan dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkaotsar didampingi Abdul Latif dan MS Lumme sebagai hakim anggota.

Selain pidana badan, hakim Mahkamah Agung juga menjatuhkan vonis denda kepada Diah Ayu sebesar Rp 500 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.

“Hakim juga memvonis pidana tambahan berupa kewajiban mengganti uang kerugian negara kepada terdakwa sebesar Rp 26,7 miliar. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan maka harta benda terdakwa akan disita dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam tahun,” tegas Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Heru Wibawa kala itu.

Selain menjatuhkan vonis, hakim lanjut Heru juga memutuskan dalam amarnya untuk mengembalikan sejumlah barang bukti kepada Penyidik Polrestabes Semarang untuk digunakan dalam perkara lain.

Sekadar diketahui, kasus ini bermula saat Pemkot Semarang kehilangan uang Kas Daerah yang disimpan di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) Cabang Pandanaran senilai Rp 22,7 miliar. Namun, pihak bank tidak mengakui adanya penyimpanan uang dalam bentuk deposito. Selain itu, dari hasil pemeriksaan forensik, diketahui deposito yang disebut milik Pemkot Semarang itu palsu.

Pemkot Semarang sempat melakukan gugatan kepada pihak bank terkait hilangnya uang kasda tersebut. Namun dalam persidangan Pemkot Semarang kalah karena majelis hakim menolak gugatan perdata yang diajukan dengan alasan gugatan tidak lengkap karena kurang bukti dan kurang pihak.

Kasus ini juga diselidiki oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Semarang. Dalam penyelidikannya, polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni Suhantoro, mantan Kepala UPTD Kasda Kota Semarang dan mantan karyawan bank swasta tempat pemkot menyimpan uang, Diah Ayu Kusumaningrum.

Dalam kasus ini, Suhantoro telah divonis 2,5 tahun penjara. Selain Suhantoro dan Diah Ayu Kusumaningrum, Polrestabes Semarang kemudian menetapkan satu lagi tersangka, yakni Mantan Kepala UPTD Kasda Pemkot Semarang, Dodik Kristiyanto. Namun perkara Dodik masih juga belum disidangkan.(HS)

Pascabanjir, Penyakit Leptospirosis Diwaspadai

Penanganan Banjir Perlu Program Terintegrasi