Kasus Penggusuran Warga Cebolok Berbuntut Panjang, Advokat Pendamping Laporkan Dugaan Kekerasan

Pembongkaran ratusan rumah warga Cebolok, Semarang, Kamis (18/2/2021).

 

HALO SEMARANG – Penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang di Jalan Cebolok, Kecamatan Gayam Sari, Semarang pada Kamis (18/2/20021) berbuntut panjang.

Warga bernama Supaat (53) mengaku mendapatkan aksi kekerasan oleh oknum Satpol PP hingga hidung berdarah serta kepala membengkak.

Bahkan anak di bawah umur, Nor Aziz (12) juga mengaku menjadi korban keganasan oknum Satpol.

- Advertisement -

Kepada wartawan Supaat menjelaskan, jika dirinya tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan kepada petugas Satpol PP, apakah ada putusan pengadilan.

“Mereka malah marah langsung memukuli saya. Hampir saja kepala saya dilempar batu besar untung bisa menghindar. Mungkin jika saya tidak menangkis kepala saya kena batu besar. Saya sudah melakukan visum tinggal nanti melalui pengacara akan melaporkan ke polisi,” katanya, Jumat (19/2/2021).

Tak hanya itu, ketua tim pengacara warga Cebolok, Sugiyono SH juga mengaku mendapatkan perlakuan kekerasan saat mendampingi warga.

Advokat yang tergabung dalam organisasi Ikatan Advokat Jawa Tengah cabang Semarang ini mengaku, mendapat tekanan dalam bentuk kekerasan fisik dari oknum Satpol PP Kota Semarang.

“Saya dipukuli hingga kepala saya memar dan saya sempat jatuh dan diinjak badan saya,’’ tegasnya.

Ketua Ikatan Advokat (Ikadin) Jawa Tengah, Rangkay Margana SH mengaskan, jika apa yang dilakukan Satpol PP menyalahi aturan hukum. Ia pun mengutuk keras atas dugaan aksi kekerasan yang dilakukan Satpol PP kepada Sugiyono selaku pengacara warga.

Kasus ini pun juga mendapat perhatian dari DPC Ikadin Demak.

Sekretaris DPC Ikadin Demak, Abdul Rokhim menyampaikan, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh puluhan Satpol PP Kota Semarang terhadap advokat Sugiono ketika melakukan pembelaan terhadap kepentingan kliennya, adalah bentuk penghinaan terhadap profesi advokat dan mencoreng wajah institusi Satpol PP Kota Semarang.

Menurutnya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh puluhan anggota Satpol PP Kota Semarang tersebut menunjukkan pihak Satpol PP Kota Semarang tidak memahami secara mendalam tentang hak imunitas profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Rokhim menjelaskan lebih luas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 memberikan pertimbangan hukum bahwa “Peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

“Jadi peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” jelasnya.

Sayangnya hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan resmi dari pihak Satpol PP Kota Semarang.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.