in

Kasus Pembatalan Penjualan Tanah Yang Berujung Pelaporan Hukum, Begini Penjelasan Pihak Pelapor

Lokasi tanah milik Suryadi (63) seluas 2300 meter persegi di wilayah Mangunsari, Kecamatan Gunungpati yang menyebabkan dirinya harus ditahan lantaran batal jual tanah.

 

HALO SEMARANG – Kasus pelaporan dan penahanan Suryadi, seorang lansia asal Pakintelan RT 05 RW 05 karena alasan membatalkan penjualan tanah, menjadi perhatian masyarakat luas.

Kasus ini menjadi perbincangan publik karena duduk perkara yang masih belum jelas akan kasus pembatalan penjualan tanah yang berujung perkara hukum. Banyak yang kemudian berspekulasi, bahwa kasus ini berkait dengan mafia tanah.

Setelah sebelumnya penasehat hukum terlapor memberikan keterangan pers, kini gantian pihak pelapor memberikan penjelasan tentang kasus ini.

Penasehat hukum pelapor, Ahmad Dalhar menyebut bahwa kliennya telah menempuh proses hukum dengan benar, dengan melaporkan kasus ini sebagai tindak pidana penipuan.

Dia menjelaskan, perkara tersebut berawal ketika pelapor membeli tanah seluas 2300 meter persegi di wilayah Mangunsari Gunungpati, Kota Semarang dari pihak yang saat ini menjadi terlapor (tersangka).

Meski baru disepakati dengan tanda jadi yang juga sudah tertera dalam kuitansi, namun kesepakatan itu sudah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak.

“Kaitan perkara ini sebetulnya, pokok materinya klien kami sudah pernah membeli (tanah) pada seseorang berinisal S meskipun itu sifatnya baru tanda jadi (Down Payment atau DP). Di situ ada bukti kuitansinya dan sudah diakui kedua belah pihak,” ujarnya saat ditemui halosemarang.id, Senin (2/8/2021).

Kemudian, perkara ini muncul ketika pemilik tanah tiba-tiba menjual tanahnya lagi kepada pihak lain. Padahal sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kliennya, dibuktikan dalam bentuk kuitansi tanda jadi.

“Di sini tau-tau dijual kepada orang lain tanpa ngomong (kepada kliennya). Ini yang sangat disayangkan,” bebernya.

Pihaknya pun, kata dia, mempertanyakan mengapa tanah itu dijual lagi kepada orang lain. Padahal sudah terjadi kesepakatan antar-dua pihak, apalagi pemilik tanah sudah menerima uang dan sudah diakui dalam bentuk kuitansi atau surat penerimaan uang.

“Kita gak menyebut nominal berapa (uang tanda jadi). Yang jelas sudah menerima uang tapi tanpa ngomong (kepada kliennya) dijual lagi kepada orang lain,” ucapnya.

Ditanya terkait apakah sudah ada kesepakatan di Notaris, Dalhar menerangkan, kedua belah pihak masih bersepakat dalam bentuk kuitansi atau tanda jadi pembelian tanah. Namun, kata dia, kesepakatan itu dinilai sudah cukup kuat di mata hukum, meski pun baru melakukan perjanjian antara dua belah pihak.

“Kaitanya dengan notaris belum. Karena di sini apapun bentuk DP, di situ sudah ada perjanjian kesepakatan meskipun baru dari kedua belah pihak. Itu sudah ada perjanjiannya,” pungkasnya.

“Yang disayangkan cuma kenapa dijual lagi, tanpa ngomong. Saya tidak membahas kenapa uangnya tidak dikembalikan. Terkait uang dikembalikan tidak pernah ada wujud itu. Sekarang saja baru ramai,” tambahnya.

Terkait informasi bahwa kliennya telah melakukan mediasi dengan pengacara terlapor, menurutnya pihak pengacara terlapor yang dulu pernah mendampingi terlapor, juga sempat terkejut setelah mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada orang lain.

“Akhirnya pengacaranya yang pertama mundur. Tapi pengacara tersangka yang kedua, kami ketemu tidak ada wujud uang yang diserahkan (untuk pengembalian uang tanda jadi-red),” tutur dia.

Menurutnya, pada perkara tersebut, kliennya tidak mempermasalahkan pengembalian uang tanda jadi yang telah diterima tersangka.

Pihaknya menginginkan agar pengacara terlapoor tidak mengarahkan perkara itu menjadi perkara perdata. Dirinya berharap pengacara terlapor bisa mengikuti proses hukum.

“Jangan mengarahkan ini ke (perkara) perdata. Kita bukan hakim yang bisa memutuskan. Ikuti proses hukum yang berlaku,” ujar dia.

“Sudut pandang kami setiap ada penjualan baik wujudnya kuitansi atau apapun, tahu-tahu tanpa ngomong (kesepakatan baru-red) lalu dijual lagi, itu pidana,” tandasnya.

Kapolsek Gunungpati, AKP Agung Yudiawan mengatakan, hasil penyidikan sejak awal terlapor menerima uang dari pembeli sebesar Rp 30 juta. Kemudian tanah itu dijual kepada orang lain dan menerima tanda jadi sebesar Rp 250 juta.

“Total uang yang diterima pelaku Rp 280 juta,” ujar dia.

Ia mengatakan, saat ditagih terlapor tidak mau mengembalikan uang tanda jadi yang diberikan oleh S. Pelaku tidak mengembalikan uang itu karena beranggapan bahwa S yang membatalkan perjanjian itu.

“Dia atau pelaku tidak mau mengembalikan uang itu,” kata dia.(HS)

Share This

Mahasiswa KKN Undip Ajari Cara Penjernihan Limbah Minyak Bekas Manfaatkan Limbah Kulit Pisang

Sambut HUT Kemerdekaan, Pegadaian Gelar Promo untuk Guru dan ASN