Kasus Demo Tolak Omnibus Law Di Semarang, Jaksa Tuntut Tiga Bulan Penjara Bagi Empat Mahasiswa

Aksi solidaritas mahasiswa pada sidang kasus Demo Omnibus Law di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (20/4/2021).

 

HALO SEMARANG – Pengadilan Negeri Semarang menggelar sidang tuntutan untuk empat mahasiswa yang dituduh melakukan perusakan fasilitas umum saat demonstrasi tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law beberapa waktu lalu.

Dua terdakwa yang disidangkan dalam kasus ini adalah Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin. Keduanya merupakan mahasiswa Unissula.

Sementara untuk dua mahasiswa lain yang juga jadi terdakwa, akan disidangkan pertengahan pekan ini.

Pada sidang Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (20/4/2021) Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutan untuk ke empat pendemo tersebut dengan saksi-saksi dan alat bukti di persidangan.

Bersamaan dengan pembacaan dakwaan JPU, di luar Pengadilan Negeri Semarang terlihat banyak mahasiswa untuk menggelar aksi solidaritas agar terdawa dibebaskan dari dakwaan.

Di hadapan dua mahasiswa Unissula yang menjadi terdakwa, Lukman selaku Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan hukum penjara selama 3 bulan atas tuduhan pelanggaran pasal 212 dan 216 KUHP, tentang ketidakpatuhan terhadap perintah aparat yang menyebabkan timbulnya kerusakan fasilitas umum.

Selain itu, ancaman hukuman diperberat karena terdakwa diketahui sempat melemparkan sebuah batu yang membuat kendaraan polisi pecah kaca belakangnya.

“Karena pihak terdakwa telah merusak fasilitas umum dan itu melanggar hukum. Terdakwa juga saat peristiwa demonstrasi tolak Omnibus Law melemparkan baru kepada sebuah kendaraan milik kepolisian yang mengenai kaca belakangnya hingga pecah. Atas dasar pelanggaran hukum yang terdakwa lakukan, kami menuntut hukuman kurungan selama tiga bulan,” ujar Lukman saat membacakan tuntutan.

Seperti diketahui, demonstrasi tolak Omnibus Law saat itu berlangsung ricuh dan terjadi ketegangan antara polisi dan pendemo.

Sekitar 40 pendemo kemudian ditangkap dan menyisakan empat orang yang diduga melakukan perusakan berat.
Sementara itu, Listiyani, Kuasa Hukum terdakwa menyanggah tuntutan JPU dengan alasan tidak adanya bukti kuat di lapangan.

“Menurut saya jaksa gagal membuktikan kesalahan klien saya di persidangan. Baik saksi maupun alat bukti semuanya kabur,” ucap Listiyani.

Listiyani menjelaskan, beberapa alat bukti dianggap lemah dan saksi-saksi kebanyakan juga telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Menurut saya tuntutan itu tidak adil karena barang bukti tidak bisa dipertanggung jawabkan, lalu saksi juga telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lalu pasal-pasal (Pasal 216 dan 212 KUHP tentang tidak melaksakan perintah aparat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis) yang dituduhkan tidak ada yang terbukti, seharusnya bebas,” tegas Listiyani.

“Di lapangan, saksi-saksi di persidangan mengatakan suara imbauan dari aparat kalah keras ketimbang orasi dari pendemo. Sehingga tidak terdengar dengan baik, apalagi terdengar dari terdakwa,” katanya.

“Langkah selanjutnya pada minggu depan kita pledoi. Nah besok hari Kamis yang mahasiswa Undip sama Udinus (terdakwa) juga akan ada agenda tuntutan juga. Kalau yang sekarang kan dia mahasiswa dari Unissula,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.