KASN: 830 ASN Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada

Ketua KASN, Agus Pramusinto.

 

HALO SEMARANG – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat, hingga 8 November 2020, sebanyak 830 aparatur sipil negara dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Ketua KASN, Agus Pramusinto menyatakan, pada masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ini, banyak dilaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah penyelenggara pilkada.

“Mendekati waktu pencoblosan, berbagai pelanggaran netralitas ASN semakin marak terjadi. Per 8 November 2020 sudah ada 830 ASN yang dilaporkan,” ujarnya dalam siaran pers Senin (9/11/2020).

Asisten KASN, Nurhasni juga menyampaikan, per 8 November 2020 terdapat 830 ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Menurutnya, sebanyak 619 ASN telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baru kepada 416 ASN atau 67.2%.

Dari data tersebut, jabatan pelanggar tertinggi adalah Jabatan Fungsional sebesar 25,4%, kemudian Jabatan Pimpinan Tinggi sebesar (23.1%), dan Administrator sebesar (14.5%).

Dari sisi kategori pelanggaran tertinggi adalah kampanye melalui media sosial sebesar 24.2%.

“Angka pelanggaran netralitas masih terus bertambah, namun tidak sejalan dengan tindaklanjut rekomendasi oleh PPK,” ungkapnya saat Webinar Netralitas ASN dengan tema “Membangun Netralitas ASN dan Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh KASN bekerja sama dengan Indonesian Assosiation of Public Administration (IAPA), Senin (9/11/2020).

Nurhasni menambahkan, dalam dua pekan terakhir ini, Kemendagri selaku anggota Satgas ikut mengingatkan PPK agar segera menindaklnjuti rekomendasi KASN.

“Tindaklanjut oleh PPK atas rekomendasi KASN adalah ujung tombak pengawasan netralitas ASN,” katanya.

Sementara Rektor Universitas Hasanudin, Dwia Aries menyatakan, ASN memiliki tanggung jawab moral sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Sehingga diperlukan landasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam menjalankan peran penting tersebut. Untuk itu, perguruan tinggi siap menjadi mitra KASN dalam menjaga netralitas ASN.

“Perguruan tinggi harus menjadi sandaran dan harapan masyarakat untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil serta ASN yang netral,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Muhammad mengapresiasi kerja sama antara KASN dengan IAPA dalam tajuk #JagaASN.

Menurutnya kerja sama antara kampus dengan pemerintahan akan dapat melengkapi berbagai kebuntuan kebijakan yang ada.

“Zaman sekarang ini sudah bicara profesionalitas, menjadi ASN adalah pilihan, tidak usah cawe-cawe politik. Kalau ada ASN yang masih berpikir tidak netral itu wajar, itu pikiran ketinggalan zaman,” tegas Muhammad.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.