Kades dan Perangkat Desa di Kendal Dilindungi Program Jaminan Ketenagakerjaan

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh BPJamsostek Ketenagakerjaan bersama dengan Dispermasdes Kabupaten Kendal di Hotel Sae Inn Kendal, Kamis (23/7/2020).

 

HALO KENDAL – Kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kendal mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh BPJamsostek Ketenagakerjaan bersama dengan Dispermasdes Kabupaten Kendal di Hotel Sae Inn Kendal, Kamis (23/7/2020).

Kepala Cabang BPJamsostek Semarang Pemuda, Teguh Wiyono melalui Kepala BPJamsostek KCP Kendal, Suriyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang telah memberikan payung hukum berupa Peraturan Bupati, terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

“Sebanyak 2.699 kepala desa dan perangkat desa di 266 desa di Kabupaten Kendal, telah terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada 4 Program yang diiikuti di antaranya adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian,” papar Suriyadi.

Dijelaskan, pada periode 1 Januari 2020 sampai 20 Juli 2020, BPJamsostek KCP Kendal telah membayarkan klaim untuk kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 2 kasus kecelakaan kerja senilai Rp 242.101.728, 8 kasus jaminan kematian senilai Rp 300.000.000, 107 kasus jaminan hari tua senilai Rp 496.655.090, dan 13 kasus jaminan pensiun senilai Rp 24.804.400.

Suriyadi juga berharap, dengan manfaat yang luar biasa dari progam jaminan sosial ketenagakerjaan, ke depannya tidak hanya kepala desa dan perangkat desa yang menjadi peserta BPJamsostek.

“Tetapi untuk seluruh lembaga dan masyarakat pekerja formal dan informal yang ada di desa. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat di desa dapat terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Dispermasdes, Titis mengatakan, Dispermasdes Kabupaten Kendal mensupport lewat regulasi melalui  Peraturan Bupati Kendal No 5 Tahun 2017, yang diubah dengan Perbub 30 Tahun 2019.

Di mana perangkat desa dan kepala desa se-Kabupaten Kendal ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah sekarang 266 desa sudah ikut semuanya di 4 program BPJamsostek. Jadi sekarang Kepala Desa kedudukannya sudah setara aparatur sipil negara (ASN), karena dalam PP 11 itu diatur gajinya sudah setara dengan ASN Golongan IIA. Maka tentunya ini akan bertimbal balik. Di mana haknya dipenuhi, tanggung jawabnya juga harus dijalankankan,” jelasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.