in

Kabar Gembira, Plafon KUR Tanpa Jaminan Naik Hingga Rp100 Juta

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto besama Menkop UKM dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas, Senin (05/04) di Jakarta. (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar menjadi pembiayaan utama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di tengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain. Perubahan ini dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah Rp 50 juta  menjadi Rp100 juta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dirilis Setkab.go.id, Kamis (6/5)

Saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Presiden meminta agar porsi itu ditingkatkan secara bertahap, setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Berdasarkan arahan tersebut, papar Airlangga, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, menambah subsidi bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR.

“Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR, sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” ujarnya.

Pemerintah menyediakan anggaran Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR, selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun.

Lebih lanjut, Airlangga memaparkan sejumlah perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021, di antaranya:

  1. Perubahan skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp 50 juta menjadi sampai dengan Rp 100 juta. Skema KUR tetap, namun untuk skema KUR Kecil, ditambahkan ketentuan nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta.
  2. Penerima KUR Kecil, dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  3. Pengaturan penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain.
  4. Penambahan ketentuan KUR Khusus untuk industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

“Peningkatan plafon tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM,” ujarnya.

Realisasi Kebijakan KUR

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 29 April 2021 telah mencapai sebesar Rp82,56 triliun atau 32,63 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun. KUR ini diberikan kepada 2,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sebesar Rp252,92 triliun dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,71 persen.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai 29 April 2021, realisasi kebijakan KUR pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

  1. Realisasi tambahan subsidi bunga KUR per 31 Desember 2020 telah diberikan kepada 7,02 juta debitur dengan baki debet Rp186,5 triliun.
  2. Realisasi penundaan angsuran pokok sampai dengan 29 April 2021 telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun.
  3. Realisasi relaksasi KUR sampai dengan 29 April 2021, untuk perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun dan untuk penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar. (HS-08)

Share This

Larangan Mudik Berlaku, Angkutan Selain untuk Mudik Masih Beroperasi

Soal Peniadaan Mudik, Doni Monardo: Pembawa Covid-19 Adalah Manusia