HALO SEMARANG – Kementerian Sosial tercatat telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 62,25 persen dari pagu anggaran.
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan, realisasi penyerapan anggaran itu menjadi yang tertinggi bila dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya.
“Patut disyukuri realisasi anggaran Kemensos tertinggi dari semua kementerian dan lembaga. Dari pagu anggaran Rp 104,453 triliun sudah direalisasi Rp 65,026 triliun atau 62,25 persen,” ujar Juliari, Senin (6/7/2020).
Juliari mengatakan tingginya realisasi penyerapan anggaran sebagai buah dari kerja percepatan dan terobosan yang dilakukan, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kami melakukan percepatan untuk semua jenis belanja, baik untuk bansos, modal, dan barang. Percepatan tersebut telah menggerakkan perekonomian masyarakat sesuai dengan arahan dari Presiden,” tutur Juliari.
Sementara Pakar Politik dan Pemerintahan Undip, Teguh Yuwono memuji kinerja Kementerian Sosial yang sudah berusaha membantu suplay kebutuhan masyarakat.
Meski menurutnya hal itu tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun hal itu dinilai sudah banyak membantu masyarakat untuk meminimalisir kegiatan di luar.
“Jika melihat serapan anggaran, kinerja paling bagus Kemensos. Dibanding dengan kementerian lain yang penyerapan anggaran masih rendah. Namun intinya peran kementerian harus seimbang, antara suplay, penanganan, kontrol, dan pencegahan. Tak bisa kerja sendiri-sendiri,” katanya.
Namun dirinya juga memberikan kritikan tentang angka penularan pandemi corona di Indonesia yang terus menanjak grafiknya.
Menurutnya, kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti kinerja para menteri kabinetnya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020), mengindikasikan ada yang tak beres dengan kinerja beberapa kementerian.
Video pidato Jokowi yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020) itu memang sempat viral dan jadi pembahasan banyak pihak.
Teguh Yuwono mengatakan, kinerja kementerian dan khususnya pemerintahan di Indonesia, dinilai gagap dalam membuat kebijakan di tengah pandemi corona.
“Berbeda dengan kinerja negara seperti Jepang dan negara lain yang memang sudah terbiasa mengelola masalah kebencanaan. Kelihatan kementerian dan lembaga di sini kerja sendiri-sendiri, tidak ada sinkronisasi program yang fokus dalam merespon masa pandemi. Padahal ini kondisi luar biasa, yang menurut Pak Jokowi juga butuh kerja luar biasa,” katanya, Senin (6/7/2020).
Menurutnya dalam menangani pandemi corona, butuh kerja komprehensif dan sinkron antarkementerian antarkelembagaan.
Kementerian Sosial misalnya, bertugas menyiapkan dan membantu logistik masyarakat agar meminimalisir kegiatan di luar. Kementerian Kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penderita, serta pengobatannya.
Kementerian Dalam Negeri mengkoordinir pemerintah daerah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.
Ada juga peran kementerian atau lembaga yang mencarikan sumber anggaran untuk penanganan. Begitu juga kementerian dan lembaga lain, yang bekerja sesuai tupoksinya dalam upaya memutus mata rantai corona.
Termasuk pelibatan kepolisian dalam melakukan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
“Tapi yang terjadi sekarang kementerian ini seakan kerja sendiri-sendiri. Wajar jika kemudian Pak Jokowi merespon dengan instruksi tegas. Namun jika dilihat dari filosofi orang Jawa, pidato Pak Jokowi itu sudah menandakan kemarahan seorang pemimpin,” katanya.
Mestinya, kata dia, upaya yang dilakukan kementerian dalam upaya memutus mata rantai corona tidak bersifat sporadis dan sekadar momentum.
Kinerja satu kementerian dan kementerian lainnya dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tak bisa terpisahkan. Harus komprehensif, pemahaman sama, dengan satu tujuan.
Penyelamatan ekonomi, edukasi masyarakat, dan upaya kesehatan harus berjalan seimbang dan beriringan.
“Pelibatan pemerintah daerah juga sangat penting. Ini untuk mengontrol masyarakat. Khususnya dalam penerapan protokol kesehatan. Termasuk pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan. Kalau perlu libatkan kepolisian, TNI, atau Satpol PP untuk melakukan kontrol agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Selain suplay dari negara dan penanganan penderita juga seimbang, juga perlu kualitas layanan kesehatan. Intinya untuk memutus mata rantai corona tak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama dengan kerja yang luar biasa,” katanya. (HS)