in

Juknis PPDB Kabupaten Purbalingga Belum Terbit, Ombudsman Jateng Cek Kendala

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan monitoring kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di Kabupaten Purbalingga, Kamis (10/6/2021).

 

HALO SEMARANG – Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan monitoring kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di beberapa sekolah di Kabupaten Purbalingga pada Kamis (10/6/2021).

Kepala Keasistenan Pemeriksa Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu mengatakan, monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan persiapan dan upaya pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Monitoring ini dilakukan guna memastikan persiapan dan upaya yang dilakukan Pemkab Purbalingga untuk pelaksanaan PPDB (SMP dan SD). PPDB untuk tingkat SMP dan SD akan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021, maka diperlukan pembahasan dan penetapan wilayah zonasi, jumlah sekolah, jumlah anak calon peserta didik, dan lainnya oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang pendaftaran, daya tampung, sesuai amanat Permendikbud,” ujarnya.

Dalam monitoring tersebut, imbuhnya, baru diketahui bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sampai saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan PPDB. Atas hal tersebut tim meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.

“Rancangan peraturan Bupati Purbalingga telah dibahas oleh OPD Pemkab Purbalingga terkait, saat ini menunggu ditetapkan jadi Perbup. Sementara, juknis PPDB telah dibahas dan disusun oleh Disdik. Sehingga ketika Perbup ditetapkan sebelum tanggal 25 Juni 2021, maka Juknis telah siap juga untuk ditetapkan dan diedarkan,” ujarnya.

Menurutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 pada tanggal 7 Januari 2021.

Permendikbud tersebut, lanjutnya, sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan terkait pelaksanaan PPDB, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sesuai amanat pasal 44 Permendikbud No 1 tahun 2021, bahwa pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada Permendikbud. Kami mendorong agar diupayakan pekan kedua Juni 2021 ini telah ditetapkan sebagai peraturan bupati,” paparnya.

Sabarudin menjelaskan, Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, dalam hal ini mengawal pelaksanaan pelayanan publik sektor pendidikan. Peraturan bupati dan juknis PPDB menjadi prasyarat pengaturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan, utamanya dalam konteks pelayanan publik.

“Untuk itu Ombudsman meminta kepada Bupati Purbalingga dan Kepala Dinas Pendidikan, untuk menyelesaikan juknis dan Peraturan Bupati tentang PPDB, supaya publik mendapatkan pelayanan dan persiapan di satuan pendidikan lebih maksimal. Di mana pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan yang mendasar,” tegasnya.

Dikatakan Sabarudin, Ombudsman Jateng membuka posko pengaduan terkait penyelenggaraan PPDB tahun 2021, terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 mendatang. Hal itu, katanya, dapat diperpanjang bilamana dianggap perlu.

“Apabila masyarakat mendapati dugaan maladmnistrasi dalam pelaksanaan PTM, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada nomor (024) 8442627, email pengaduan.jateng@ombudsman.go.id atau WA Center 08119983737,” tutupnya.(HS)

Share This

Program Kapolri Dalam Rangka Harkamtibnas, Polrestabes Semarang Amankan Ratusan Orang Yang Meresahkan

Tidak Diberlakukan Tes PCR, Penumpang Pelabuhan Kendal Kembali Ramai