Jokowi Pernah Rasakan Susahnya Urus Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo menyerahkan sejuta sertifikat tanah untuk warga di seluruh Indinesia. (Foto:PresidenRI.go.id)

 

HALO SEMARANG – Presiden Joko Widodo, mengaku ketika masih menjadi warga biasa, juga pernah mengalami betapa rumit dan lama mengurus sertifikat tanah.

Penuturan Presiden Joko Widodo itu disampaikannya, saat menyerahkan sejuta sertifikat secara virtual, kepada masyarakat di 31 provinsi di Indonesia. Penyerahan dilakukan dari Istana Negara, dalam rangka peringatan Hari Agraria.

“Enggak usah ngomong ke saya. Saya mengalami sendiri mengurus juga lama banget. Jadi enggak usah diceritakan pun, saya sudah tahu,” kata Jokowi, seperti dirilis PresidenRI.go.id.

Jokowi juga mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan berkunjung ke daerah, sering menerima keluhan dari masyarakat, tentang prosedur yang rumit, berbelit, dan butuh waktu lama untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Hal itu membuat banyak warga enggan mengurus dokumen kepemilikan tersebut. Tanah-tanah tak bersertifikat milik warga pun ada di mana-mana.

Kelemahan secara hukum tersebut kemudian dimanfaatkan orang untuk menguasai, dengan mensertifikatkan lahan tersebut. Hal inilah yang di kemudian hari sering menimbulkan sengketa lahan.

Lanjut Jokowi, dia telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), untuk mencari cara mempermudah prosedur pengurusan sertifikat hak atas tanah, sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.

Untuk diketahui percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana instruksi Presiden tersebut, Kementerian ATR pada 2017 silam berhasil mempercepat dengan menerbitkan 5,4 juta sertifikat, setelah tahun-tahun sebelumnya hanya mampu menerbitkan kurang lebih 500 ribu-an sertifikat.

Target dan realisasi tersebut semakin meningkat tiap tahunnya di mana pada tahun 2019 lalu tercatat sebanyak 11,2 juta sertifikat hak atas tanah telah diterima masyarakat di seluruh Indonesia.

“Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta. Tapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor. Oke, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta. Saya yakin insyaallah ini juga bisa tercapai,” ucapnya.

Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari sebanyak 7 juta target penyerahan sertifikat yang ditetapkan untuk tahun 2020 ini, Kementerian ATR telah merealisasikan target penyerahan untuk kurang lebih 6,5 juta bidang tanah.

“Kementerian ATR/BPN telah berhasil mensertifikatkan sebanyak 5,4 juta pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 juta pada Tahun 2019. Karena pandemi dan refocusing anggaran, target PTSL 2020 menjadi 7.370.510 bidang dan pada saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang,” tuturnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga terus berupaya untuk melakukan percepatan transformasi digital untuk semakin mempercepat pengurusan sertifikat hak atas tanah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sementara itu, dalam penyerahan sejuta sertifikat tanah tersebut, tiga puluh penerima hadir di Istana Negara. Mereka mewakili para penerima sertifikat dari seluruh Indonesia. Para penerima lain di seluruh Indonesia, juga mengikuti acara tersebut melalui konferensi video.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.