in

Jokowi Minta Luhut Jelaskan PPKM Darurat

Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto : Maritim.go.id)

 

HALO SEMARANG – Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menjelaskan lebih terperinci kepada masyarakat, mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus untuk Pulau Jawa dan Bali.

“Secara terperinci, bagaimana pengaturan PPKM Darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinves (Kemaritiman dan Investasi), untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail, mengenai pembatasan ini,” kata Kepala Negara, dalam pernyataannya yang disampaikan di Istana Negara, Kamis (1/7).

Lebih lanjut Presiden menegaskan, kebijakan PPKM Darurat tersebut diambil, setelah melalui kajian dan mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah.

Kebijakan ini sangat penting, untuk keselamatan bangsa Indonesia di tengah situasi lonjakan pandemi yang terjadi saat ini.

“Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat, karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran Covid-19 ini,” kata dia.

Lebih jauh Kepala Negara memaparkan, pada PPKM Darurat ini, akan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat, dibanding yang selama ini sudah berlaku.

Pemerintah, imbuh Presiden, akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, untuk bahu membahu dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

“Seluruh aparat negara, TNI-Polri dan aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan, harus bahu membahu bekerja sebaik-baiknya, untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Kepala Negara pun meminta untuk tetap tenang dan waspada serta mematuhi pengaturan yang diberlakukan secara disiplin, demi keselamatan semuanya.

“Saya minta seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” tandasnya.

Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, sebelumnya menyampaikan bahwa dalam PPKM Darurat, untuk kegiatan perkantoran untuk sektor nonesensial wajib menerapkan 100% bekerja dari rumah (WFH), perkantoran sektor esensial menerapkan 50% WFH dan sektor kritikal boleh bekerja dari kantor 100%.

Seluruh kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring (online). Selain itu kegiatan pada pusat perbelanjaan / ma l /pusat perdagangan ditutup. Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery / take away.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi boleh beroperasi 100%; tempat ibadah ditutup sementara; fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya juga ditutup sementara.

Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan sepertii lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Transportasi umum seperti angkutan massal hingga taksi konvensional maupun online diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%.

Resepsi pernikahan, dihadiri maksimal 30 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi.

Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.

Selain itu juga dilakukan penguatan testing, tracing, treatment (3T), serta diupayakan pencapaian target vaksinasi sebesar 70%, dari total populasi pada kota dan kabupaten prioritas, paling lambat Agustus 2021. (HS-08)

Share This

Presiden Minta Polri Terus Aktif Dukung Penanganan Pandemi

HUT ke-75 Bhayangkara, Presiden Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Bagi Tiga Personel Polri