Jokowi Akan Tunjuk Menko PMK Gantikan Juliari

Presiden Jokowi (Foto:PresidenRI.go.id)

 

HALO SEMARANG – Presiden Jokowi menyatakan akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.

“Untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos,” kata dia, berkaitan dengan penetapan Juliari Batubara sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti dirilis situs resmi Presiden RI.

Lebih lanjut Presiden mengatakan setiap pejabat negara seharusnya menciptakan sistem, yang menutup celah terjadinya korupsi, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden menyatakan menghormati proses hukum, yang tengah berjalan di KPK. Presiden juga menyatakan sudah berkali-kali mengingatkan pejabat negara untuk untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN.

“Perlu juga saya sampaikan, bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jangan Korupsi ! Sudah sejak awal. Itu uang rakyat! Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat,” kata Jokowi.

Presiden juga kembali menegaskan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi. “Kami semua percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional. Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata dia.

Wajib Bekerja Sama

Sementara itu Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya mendukung penuh berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk OTT oleh KPK.

“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (6/12), dalam rilis yang disampaikan ke berbagai media.

Atas OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDIP secara terus menerus mengingatkan para kadernya, untuk selalu menjaga integritas, dan tidak mengalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.

“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” jelas Hasto.

Dia menambahkan, PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT Mensos Juliari tersebut. Kata Hasto, partai akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.

“Seluruh anggota dan kader Partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” kata dia. (HS-08)

 

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.