Jelang Pilkada Serentak 18.629 Warga Belum Terima E-KTP, Ganjar : Saya Minta Ini Diprioritaska

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

 

HALO SEMARANG – Sebanyak 18.629 calon pemilih di Jawa Tengah hingga H-5 Pemilihan Serentak 2020 belum mendapatkan KTP Elektronik (E-KTP). Untuk itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan pada kabupaten/kota untuk memprioritaskan warga yang belum mendapatkan E-KTP tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar, usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi hasil Penghitungan pada Pemilihan Serentak di Hotel Patra Semarang, Jumat (4/12/2020).

“Yang krusial hari ini adalah calon pemilih atau warga ada yang belum mendapatkan E-KTP, dan inilah tadi langsung kami perintahkan seluruh kabupaten kota agar memprioritaskan mereka yang belum mendapatkan E-KTP, cetak segera, tunggoni (tunggui),” ucap Ganjar.

Laporan tersebut diterima Ganjar dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Yulianto Sudrajat. Menurut Ganjar, ada total sebanyak 18.629 calon pemilih atau warga yang belum mendapat E-KTP dan tersebar di 21 kota/kabupaten. Dua terbanyak yakni Klaten sebanyak 10.777 dan Kota Semarang sebanyak 2.793.

Kemudian Purbalingga 324, Kebumen 704, Purworejo 44, Wonosobo 172, Boyolali 74, Sukoharjo 48, Wonogiri 739, Sragen 391, Grobogan 158, Blora 56, Rembang 190, Demak 90, Kabupaten Pekalongan 199, Kabupaten Semarang 229, Kendal 263, Pemalang 279, Kota Magelang 390, Kota Surakarta 169, dan Kota Pekalongan 540.

“Maka tadi langsung saya perintahkan semuanya untuk cek langsung dan lapor ke Gubernur tiap hari, perkembangannya dicetak berapa,” ujarnya.

Selain itu terkait kendala jaringan atau sinyal dan listrik, Ganjar juga telah meminta pada Kominfo untuk memastikan pada pihak provider serta menghubungi GM PT PLN. Meski begitu, Ganjar juga mengusulkan agar penyelenggara Pemilu tetap menyiagakan genset di TPS.

Keluhan lain adalah munculnya laporan dari buruh yang disebut diperbolehkan mencoblos, namun akan dipotong upahnya oleh perusahaan. Ganjar mengaku sudah mengetahui hal itu dan meminta pada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat surat edaran pada perusahaan agar tidak membatasi hak konstitusi para buruh.

“Tadi keluhan soal buruh, nah buruh ini macem-macem, ada yang nyoblos tapi setelah itu dipotong (upahnya) ndak boleh. Maka saya minta nanti Disnaker segera membuat surat edaran, pada seluruh perusahaan agar buruh bisa memilih karena ini hak konstitusinya. Selebihnya sih insya-Allah sudah berjalan dengan baik dan kita memastikan untuk bisa berjalan,” tegasnya.

Kemudian pada hari terakhir Kampanye Terbuka yakni 5 Desember besok, Ganjar meminta pada Partai Politik dan Calon Kepala Daerah untuk tidak usah ramai-ramai. Selain itu, Ganjar juga mengajak Parpol serta pasangan calon untuk mencopot APK bersama-sama.

Di sisi lain, Ganjar juga meminta pada KPU untuk memanfaatkan hari-hari jelang pencoblosan untuk memassifkan sosialisasi hari pemilihan. Sehingga, masyarakat benar-benar tahu tata cara pencoblosan di tengah pandemi Covid-19.

“Terus pada saat rekap biasanya berkerumun, nggak usah. Serahkan saja pada saksi, percayakan pada saksi. Maka seluruh calon siapkan saksi dengan baik dan tolong saksinya dilakukan rapid test, agar kemudian bisa memastikan bahwa yang datang itu memang sehat. Kira-kira yang penting itu,” tandas Ganjar.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.