in

Jelang Pemilu, Pemprov Jateng Diminta Jaga Keterjaminan Pasokan Pangan di Pasar

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Jateng belum lama ini.

HALO SEMARANG – Jelang Pemilu 2024, kondusifitas wilayah menjadi salah satu yang sangat penting untuk dijaga. Salah satunya terkait tersedianya kebutuhan bahan pokok pangan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, tak hanya soal keamanan, keberadaan stok pangan dan stabilitas harga pangan di pasaran juga wajib dijaga kondusifitasnya. Sehingga masyarakat tak kesulitan mendapatkan bahan pangan.

“Pemprov, melalui Disperindag Jateng harus melakukan pemantauan potensi kenaikan harga mendekati Pemilu 2024. Sejumlah komoditas yang harus diwaspadai potensi kenaikan harga, seperti beras, telur, dan minyak goreng. Setidaknya kenaikan harga tidak lebih dari 5 persen dibanding sebelumnya. Harga juga menentukan inflasi, harus dijaga antara stok dan harga komoditas pangan,” katanya, baru-baru ini.

Pemerintah, katanya, perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kondusifitas stabilitas pangan menjelang Pemilu 2024. Alasannya, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kondusifitas. Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dituntut memperkuat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Kami di DPRD Jateng juga ikut memantau setiap pergerakan pasar. Pemerintah akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi. Karena salah satu potensi gangguan di masyarakat, salah satunya adanya kelangkaan dan kenaikan harga pangan,” papar Heri Londo, sapaan akrab Heri Pudyatmoko.

Cadangan Pangan

Sementara, awal 2024, Pemerintah Provinsi Jateng telah mendistribusikan 62,4 ton bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), pada 8.242 keluarga di lima kabupaten. Hal itu dilakukan untuk membantu warga miskin, mengatasi inflasi, serta menanggulangi dampak kekeringan akibat fenomena El-Nino.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng Dyah Lukisari mengatakan, bantuan tersebut tersalur sepanjang Januari 2024. Terbaru, bantuan beras CPPD disalurkan ke Kabupaten Brebes, sebanyak 10 ton kepada 1.000 warga miskin, Senin (25/1/2024) lalu.

Ia mengungkapkan, beras bantuan yang telah digulirkan selama Januari 2024 didistribusikan untuk lima kabupaten. Di antaranya, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar (tiga kali distribusi), Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Rembang, serta Kabupaten Brebes (dua kali distribusi).

Dijelaskan, total bantuan beras CPPD yang telah tersalur hingga 26 Januari 2024, sebanyak 62.415 kilogram. Sementara total penerima mencapai 8.242 Kepala Keluarga (KK). Penyaluran di wilayah-wilayah itu, untuk mengatasi beberapa kondisi, seperti kemiskinan, dampak kekeringan El-Nino, ataupun menjaga stabilitas Indeks Perkembangan Harga (IPH).

“Bahkan di 2023 telah disalurkan bantuan CPPD beras sebanyak 211,9 ton, untuk 40.132 penerima di 67 lokasi di Jawa Tengah,” ujarnya, saat dihubungi Senin (29/1/2024).

Tak sekadar mendistribusikan beras CPPD, imbuhnya, Dishanpan Jateng juga memberi fasilitas distribusi komoditas harga pangan. Dengan mekanisme tersebut, harga pangan lebih murah dari harga pasaran. Selain itu, pihaknya juga rutin menggelar pangan murah.

Selain beras, Dishanpan Jateng juga telah menyalurkan 17.500 bungkus mi mocaf di tiga kabupaten. Upaya itu, dilakukan sebagai bentuk penganekaragaman pangan lokal.

Ia mengatakan, Dishanpan akan terus melakukan berbagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis di Jawa Tengah.

“Tahun 2023 lalu Dishanpan melakukan subsidi harga senilai Rp 5,1 miliar untuk tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, cabai, minyak goreng, gula pasir, dan bawang merah,” pungkas Dyah.(Advetorial-HS)

Ratusan Kades di Purworejo Tagih Janji Pengesahan Revisi UU Desa

Carlos Fortes Mundur dari PSIS