in

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu dan Kominfo Kendal Ajak Lawan Berita Hoaks

Kabid IKP Diskominfo Kendal, Ahmad Syahrul Falah dan Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, beserta jajaran Komisioner Bawaslu Kendal foto bersama usai acara webinar di Kantor Bawaslu Kendal, Jumat (31/3/2023).

HALO KENDAL – Mengangkat tema “Melawan Berita Hoax dan Hate Speech pada Pemilu Serentak Tahun 2024”, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal kembali menggelar Webinar, di Kantor Bawaslu Kendal, Jumat (31/3/2023), yang diikuti oleh para Pengawas Pemilu Kecamatan dan masyarakat umum lainnya.

Acara dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal, Odilia Amy Wardayani beserta Komisioner Bawaslu Kendal, dan menghadirkan dua nara sumber, yaitu Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, Ahmad Syahrul Falah, dan Dekan Fakultas Hukum UNISS Kendal, Sitasaraya.

Dalam pemaparannya, Kabid IKP Diskominfo Kendal, Ahmad Syahrul Falah menyampaikan, berita hoaks dan hate speech adalah suatu isu yang sifatnya provoktif dan memecah belah individu maupun suatu kelompok.

Sehingga menurutnya, masyarakat harus benar-benar mewaspadai penyebarannya, jangan mudah percaya dan harus dilawan. “Bisanya berita hoaks dan hate speech ini sering muncul di Media Sosial (Medsos), sehingga kita harus benar-benar bisa mengunakan Medsos dengan baik,” terang Syahrul.

“Jika kita menemui hal tersebut, sebaiknya kita harus mengecek terlebih dahulu dengan menanyakan hal itu kepada orang yang paham maupun lembaga yang resmi terkait informasi yang kita dapatkan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh,” imbuhnya.

Adapun ciri-ciri berita hoaks, lanjut Syahrul, pertama pasti judulnya bombastis, nasrasinya provokasi dan menyudutkan seseorang, baik tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Selain itu, akun yang digunakan tidak jelas.

“Kami berharap, masyarakat benar-benar mewaspadai, jangan mudah terpengaruh dengan adanya informasi yang sifatnya provoktif, apalagi menjelang tahun pemilu. Alangkah baiknya ditanyakan terlebih dahulu agar mengetahui kebenarannya. Sehingga pada pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani mengatakan, tema yang diangkat dalam kegiatan ini sebagai langkah pencegahan pada Pemilu tahun 2024 terhadap potensi pelanggaran adanya berita hoaks dan ujaran kebencian.

Mengingat berita hoaks atau berita bohong merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun seolah-olah seperti benar, yang memiliki tujuan membuat masyarakat resah, tidak aman, dan tidak nyaman, yang tujuannya menimbulkan perpecahan individu ataupun kelompok.

“Begitu juga dengan hate speech atau ujaran kebencian yang merupakan suatu tindak pidana yang berbentuk penistaan, penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik, menghasut dan semua itu bisa mempengaruhi tujuan atau dapat memberikan dampak pada perpecahan dan konflik sosial,” paparnya.

“Maka, dalam era media sosial saat ini komentar atau perkataan yang menggiring suatu tren untuk memberikan hujatan atau ujaran kebencian pada suatu individu atau kelompok, ras, gender, agama dan sebagainya,” lanjut Odilia.

Dirinya juga menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Kendal menghadirkan nara sumber dari Dinas Kominfo Kabupaten Kendal dan akademisi untuk bisa mengajak masyarakat pada Pemilu 2024 melawan berita bohong dan ujaran kebencian.

“Hal ini juga sebagai langkah atau upaya pencegahan akan terjadinya berita bohong dan ujaran kebencian dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dan dampak media elektronik yang tidak digunakan dengan baik,” jelas Odilia.

“Mengenai dampak dari masyarakat yang tidak beretika dalam menggunakan media sosial, dengan cara memberikan pengetahuan hukum mengenai undang-undang ITE pada Pemilu serentak tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Bawaslu Kendal bersama stakeholder terkait akan terus berusaha melakukan strategi pengawasan khusus terhadap penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

“Kami juga meminta dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi berita hoaks dan hate speech, serta tidak gampang terpengaruh terhadap ujaran kebencian pada Pemilu 2024. Sehingga Pemilu tahun 2024 dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuh Odilia.

Sedangkan nara sumber kedua, Sitasaraya memaparkan, bagi seseorang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Biasanya berita bohong dan instan kebencian bisa saja melalui media sosial maupun aplikasi yang ada dalam smartphone, seperti pesan whatsapp maupun yang lainnya yang bertuliskan cetak tebal di judul dan di akhir dengan menggunakan kata-kata share dan viralkan,” paparnya.

Sita berharap, ini benar-benar harus dipahami bersama, jangan sampai terprovokasi dan ikut serta dalam menyebarkan berita hoaks serta ujaran kebencian, karena akan berakibat sangat fatal bagi diri sendiri. Maka, masyarakat diminta untuk berhati-hati dan bersama sama melawan berita hoaks dan ujaran kebencian.

“Ini harus dibaca dulu isinya terkait apa, jika isinya provokasi dan instan kebencian, maka jangan siteruskan ke teman-teman maupun ke grup apapun. Jika kita ikut share, sama halnya kita ikut serta dalam menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, sehingga kita bisa terken UU ITE,” jelas Sitasaraya.(HS)

Diincar Banyak Klub Liga 1, Ini Alasan Dewangga Memilih Tetap Bertahan di PSIS

Atasi Kelangkaan Pupuk, DP4 Blora Ajak Petani Terapkan Pertanian Organik