in

Jam Kerja ASN pada Ramadan 1442 Hijriah, Jam Istirahat Hari Jumat 60 Menit

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. (Foto : Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah mengatur jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), menjelang Ramadan 1442 Hijriah.

Pengaturan jam kerja ini, tetap memperhatikan pengendalian Covid-19 pada lingkungan instansi pemerintah.

Pengaturan jam kerja selama bulan Ramadan tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, 9 April tersebut, ketentuan jam kerja ASN yang berlaku selama Ramadan 2021, disebutkan bahwa jam kerja pegawai instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, pada Senin sampai Kamis adalah pukul 08.00-15.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 (30 menit). Adapun untuk Jumat, jam kerja pukul 08.00-15.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 (60 menit).

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, hari Senin sampai Kamis, dan Sabtu, jam kerja pukul 08.00-14.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 (30 menit). Adapun untuk Jumat, jam kerja pukul 08.00-14.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 (60 menit).

Dalam SE dengan tembusan Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut tertulis bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam dalam satu minggu.

Disampaikan Tjahjo dalam edarannya seperti yang dirilis Setkab.go.id, selama Ramadan, ASN tetap menjalankan tugas kedinasan di kantor dan di rumah, dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Selain itu juga mempertimbangkan SE Menteri PANRB Nomor 58/2020 dan Nomor 67/2020. Pengaturan jumlah pegawai yang melakukan tugas kedinasan secara WFH maupun WFO, diserahkan kepada masing masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Menteri PANRB menegaskan, dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadan, PPK harus memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di instansinya masing-masing.

Selain itu, PPK juga harus menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadan 1442 Hijriah dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri PANRB. (HS-08)

Share This

Mensos Risma Terjunkan 700 Personel Tagana Tangani Gempa Jatim

Menaker Ida Terbitkan Surat Edaran, THR Wajib Dibayar Paling Lambat 7 Hari Sebelum Hari Raya