in

Jala PRT Desak DPR RI Untuk Segera Mengesahkan RUU PRT, Nama Puan Maharani Disinggung

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) saat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Jateng, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyampaikan aspirasi di depan DPRD Jawa Tengah Selasa (14/12/2021). Mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Koordinator Serikat Jala PRT Merdeka, Nur Khasanah menyebut, aksi yang dilakukan ini untuk merespon berhentinya pembahasan RUU PPRT selama 17 tahun di DPR RI dan tak kunjung disahkan. Ia mengatakan, tiga tahun terakhir ini RUU PPRT masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), namun tidak ada pembahasan di DPR RI.

Padahal menurutnya, pada 15 Juli 2020 telah dipaparkan di rapat badan musyawarah (Bamus) DPR RI namun sayangnya hingga akhir tahun ini tak kunjung dibahas dan diselesaikan.

“Aksi kami merespon RUU ini, karena termasuk dalam kesejahteraan perempuan terutama ada 7 fraksi yang setuju dan 2 menolak antara lain Fraksi PDIP yakni Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak segera membuat agenda pembahasan. Kedua, Fraksi Golkar menolak. Padahal, Puan Maharani termasuk cucu dari Soekarno yang dinilai tidak menghormati para pekerja rumah tangga,” katanya di sela-sela aksi.

Ia menambahkan, pimpinan DPR RI justru malah mengagendakan usulan-usulan RUU lain yang belakangan masuk Bamus. Selain itu, pada pekan lalu kembali terjadi lagi saat rapat dimana badan legislasi (Baleg) DPR menyampaikan usulan RUU PPRT. Pada rapat itu, pimpinan DPR memberhentikan rapat tersebut sdhingga, pihaknya menilai Puan Maharani tidak berperikemanusiaan.

“Sedangkan dulu Bung Karno menghormati pekerja rumah tangganya. Ketua DPR RI ini malah tidak berperikemanusiaan. Justru mementingkan RUU lainnya, kami sudah 17 tahun digantungkan. Padahal banyak kasus-kasus yang terjadi pada pekerja rumah tangga, namun pemerintah seolah tutup mata,” tuturnya.

Lebih jauh, Nur Khasanah menduga adanya indikasi pelanggaran kode etik DPR seperti diatur UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tentang tugas pimpinan DPR.

Menurut informasi yang diperoleh, pada pasal 86 ayat 1 UU MD3, yakni tugas pimpinan DPR adalah memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Selanjutnya, ayat 2 menjelaskan pimpinan DPR menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR.

“Dugaan pelanggaran etik itu, kemudian berdampak kepada potensi pelanggaran Pasal 81 huruf e UU MD3, di mana anggota DPR berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara pada Pasal 81 huruf f UU MD3, artinya anggota DPR berkewajiban untuk menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan,” paparnya.

Nur Khasanah melanjutkan, tuntutan pertama yaitu Bamus DPR untuk mengedepankan pembahasan RUU PPRT terkait hasil pleno Baleg DPR dalam rapat paripurna terdekat. Tuntutan kedua, yaitu meminta pimpinan DPR RI segera menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif dalam rapat paripurna terdekat.

“Selain itu, kami mendesak pengesahan RUU PPRT segera mungkin serta mengajak seluruh masyarakat untuk dukung segera disahkan rancangan UU perlindungan PRT. Kami juga menilai banyak RUU yang dibahas, namun tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi banyak kekerasan yang terjadi, sayangnya pemerintah tidak merespon,” imbuhnya.(HS)

Pemuda Asal Wonosobo Ditemukan Meninggal Dunia Usai Hanyut Setelah Terpleset Saat Mancing

Pemkab Rembang Salurkan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Bencana Semeru