in

Jadi Lawyer Pemkab Klaten, Trisna Tirtana : Kasus Pertama Gugatan Cerai

Raden Trisna Tirtana SH MSi. (Foto : Klatenkab.go.id)

 

HALO KLATEN – Bagi masyarakat Klaten yang berkecimpung di bidang hukum, nama Raden Trisna Tirtana SH MSi, sudah bukan sesuatu yang asing.

Lulusan Fakultas Hukum UGM 2007, yang kini menjabat sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Bagian Hukum Setda Klaten ini, juga telah dikenal sebagai pengacara Pemkab Klaten.

Pria yang meniti karir sebagai PNS sejak tahun 2008 ini, punya segudang pengalaman mengawal permasalahan hukum di persidangan.

“Saya pertama kali dipercaya pimpinan untuk mewakili Pemkab Klaten, dalam sidang tata usaha negara, terkait sengketa Dinas Dukcapil kasus gugat cerai. Kasus sedikit pelik, karena saya harus banyak mengumpulkan data dan informasi. Kasus ini sampai harus wawancara dengan seorang pendeta. Istilahnya testimoni matrimoni. Di situ saya harus banyak belajar, ternyata penyelesaian kasus hukum itu multidisipliner pendekatannya. Ada seni komunikasi, hukum itu sendiri, dan lain sebagainya,” kata Trisna, seperti dirilis Klatenkab.go.id

Bapak satu putri yang kini tinggal di Troso, Karanganom, itu mengaku menjadi lawyer harus tetap banyak belajar. Untuk menemukan fakta-fakta hukum, harus terus belajar mendengarkan banyak orang.

“Saya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Untuk bisa membangun narasi yang komprehensif, harus kaya data dan informasi. Hal ini menjadi modal dalam menjalani persidangan,” kata dia.

Tekait kasus besar yang dihadapi saat ini, Trisna yang juga membuka fasilitas konsultasi hukum warga Klaten itu, mengaku telah banyak kasus diselesaikan. Kebanyakan kasus hukum yang dihadapi bisa dimenangkan.

“Kasus yang masih ditangani saat ini, adalah sengketa Pasar Babadan, Wonosari, Klaten. Kasus ini menjadi ramai, karena sampai muncul aksi kekerasan antara kelompok masyarakat dan aparat. Kasus sengketa Umbul Cokro Ingas antara Pemerintah Desa Tulung dengan Pemkot Surakarta, juga belum selesai. Ini kasus lama sebenarnya, karena Pemerintah Desa Tulung, mengklaim lokasi Umbul Cokro Ingas masuk tanah kas desa,” kata dia.

Dia juga mengakui pernah kalah dalam kasus sengketa pengadaan perangkat Desa Juwiran, Juwiring, Klaten, yang perkaranya sampai kasasi ke Mahkamah Agung dan dimenangkan penggugat.

“Tapi endingnya sangat bagus, yakni mengedepankan kearifan lokal. Penggugat diangkat jadi sekretaris desa, dan pejabat sekretaris desa yang lama, dialihkan ke jabatan perangkat desa lain,” kata dia. (HS-08)

Share This

Petarung Indonesia Ini Hanya Butuh Waktu 10 Detik Untuk Tumbangkan Petarung Tiongkok

Pemkab Klaten Salurkan 3.000 Paket Beras Bantuan Kemensos