in

Jadi Ketua PPID, Carik di Jepara Diminta Pahami Dokumen Pemerinatahan Desa

Bimtek bagi carik se-Kabupaten Jepara, di aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Kabupaten Jepara, Senin (25/9/2023) (Foto : Jepara.go.id)

 

HALO JEPARA – Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta meminta para carik, selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup desa, dapat memetakan berbagai dokumen di pemerintahan desa tempatnya bertugas.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, ketika memberikan pengarahan, dalam bimbingan teknis (bimtek) bagi carik se-Kabupaten Jepara.

Kegiatan bertajuk “Peran PPID Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Desa”, diikuti 16 camat dan 184 carik se-Kabupaten Jepara.tersebut, diselenggarakan di aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Kabupaten Jepara, Senin (25/9/2023).

Dalam pengarahannya, Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta juga menekankan pentingnya Ketua PPID di desa mengelola forum komunikasi kepada masyarakat.

“Peran carik, bagaimana cara mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi semua kegiatan yang ada di desa, PPID wajib memetakan,” kata Pj Bupati Jepara, seperti dirilis jepara.go.id.

Para carik juga harus memahami dokumen-dokumen yang ada di desanya masing-masing.

Apakah itu informasi bisa diberikan pada masyarakat, khususnya yang bertanya atau tidak. Kalau tidak, itu termasuk informasi yang dikecualikan.

“Kalau dikecualikan itu harus tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh atasan PPID,” kata Pj Bupati.

Untuk diketahui, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara, menginisiasi bimbingan teknis (bimtek) bagi para carik, selaku Ketua PPID di lingkup desa.

Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, Edy Marwoto, melaporkan bahwa kegiatan tersebut ditujukan bagi para carik, agar mereka dapat melayani para pemohon data dan informasi yang datang ke desa.

“Kita tahu selama ini banyak dari LSM, dari NGO yang sering memohon dokumen-dokumen desa. Hari ini kita kaji bersama, apa langkah yang bisa diambil untuk melayani terhadap permintaan dokumen tersebut,” kata Kepala Dinsospermasdes.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Arif Darmawan sebagai pemateri dalam bimtek tersebut, mengatakan aturan mengenai keterbukaan informasi adalah suatu dinamika yang luar biasa di era saat ini.

“Sebetulnya sudah cukup lama soal PPID di desa ini, sebab tahun 2018 ini sudah ada peraturan dari Perki (Peraturan Komisi Informasi-red) soal PPID Desa. Bahkan undang-undang terkait keterbukaan informasi publik ini sudah sejak tahun 2008. Jadi sudah cukup lama,” jelas Arif.

Dalam bimtek, dijelaskan pula materi mengenai keuangan desa oleh Muh Taufik selaku Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinsospermasdes. (HS-08)

Pj Bupati Jepara Instruksikan Jajaran Pertahankan Adipura Kencana

Pelanggannya Beragam dan Berbaur, Warung Kopi Jing Hai di Rembang ini Dijuluki Warkop Toleransi