IPW Desak Polri Bongkar Mafia Rumah Sakit Saat Pandemi

Foto ilustrasi Covid-19.

 

HALO SEMARANG – Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri segera membongkar dugaan adanya mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid 19, untuk meraih keuntungan dengan cara mengcovidkan orang sakit yang sesungguhnya tidak terkena Covid-19.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan, Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut.

Hal ini mengingat kasus dugaan mencovidkan pasien sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial.

Bahkan menurut Neta, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko saat di Semarang 2 September 2020 menyatakan, banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal, dicovidkan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Saat itu Moeldoko menegaskan, harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani.

“Sayangnya hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda tanda akan bergerak,” ujar Neta S Pane dalam siaran pers Sabtu (3/10/2020).

Dari pendataan IPW, lanjut Neta S Pane, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam mencovidkan orang jumlahnya tidak sedikit.

Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta.

“Jika mafia rumah sakit mencovidkan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka “rampok” di tengah pandemi Covid 19 ini,” katanya.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah.

Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang.

Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk “merampok” anggaran tersebut.

“Tak heran banyak di medsos yang beredar kabar viral ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena Covid 19, dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit. Padahal sesungguhnya keluarga terkena penyakit lain,” ujarnya.

Neta menambahkan, dugaan modus kejahatan baru di dunia medis ini patut dicermati. Kejahatan yang melibatkan oknum-oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara.

“Semua pelakunya harus diseret ke pengadilan Tipikor. Jika Bareskrim Polri tidak peduli dengan kasus pengcovidan orang oleh mafia rumah sakit ini, kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.