in

Inisiasi Raperda Hak Asasi Manusia, DPRD Kota Semarang: Penting Jamin Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif, saat diwawancarai awak media, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana kaum wanita yang sering menjadi objek dan menjadi korban, turut disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu alasan disusunnya Raperda Hak Asasi Manusia (HAM) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang guna menjamin perlindungan hukum dan HAM, dan saat ini tengah dibahas di Pansus DPRD Kota Semarang.

“Di Raperda Hak Asasi Manusia ini, nanti termasuk di dalamnya juga ada bab atau pasal yang mengatur perlindungan hukum bagi kaum wanita agar merasa nyaman dan terlindungi. Sehingga, korban KDRT, lebih punya keberanian untuk melaporkan kejadian jika terkena atau jadi korban tindak kekerasan tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif, Rabu (22/5/2024).

Sebenarnya, kata Afif, perlindungan dan jaminan hukum untuk kaum wanita, selain diatur di dalam Perda Hak Asasi Manusia tersebut, juga terdapat bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

“Yang mana masyarakat korban tindakan KDRT bisa meminta bantuan hukum. Namun karena mayoritas masyarakat merasa takut dengan besaran biaya yang nantinya harus ditanggung, ini membuat masyarakat enggan mengadukan masalahnya tersebut kepada tim hukum yang disediakan dari Pemkot Semarang,” imbuhnya.

Menurut Afif, yang terpenting guna menekan tindak kekerasan tersebut, Pemkot Semarang perlu mensosialisasikan secara masif sampai ke tingkat RT/RW. Agar korban KDRT dijelaskan alurnya melapor ke siapa dan meneruskan ke mana. Sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) -nya bisa berjalan baik.

“Dan informasi ini penting untuk diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Afif juga menambahkan, selanjutnya jika Raperda Hak Asasi Manusia ini disahkan dan diterbitkan menjadi Perda Hak Asasi Manusia, diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik. “Kami sarannya jangan gampang untuk menyusun Perda sedangkan tidak lanjutnya tidak ada. Dan jadi punya kesan banyak menerbitkan Perda hanya terpampang begitu saja, tapi tidak tersosialisasikan ke masyarakat dan implementasinya juga lemah,” pungkasnya.(HS)

Upaya Produk UMKM Naik Kelas, LP UMKM PDM Kendal Gelar Bimtek dan Pendampingan

Wali Kota Semarang Instruksikan Pembersihan dan Pembongkaran PJM Tanpa Izin di Wolter Monginsidi