in

Inilah Tanggapan Bupati, Terkait Enam Raperda Yang Diajukan DPRD Kendal

Wakil Bupati, Kendal Windu Suko Basuki saat membacakan pendapat Raperda yang diajukan DPRD Kabupaten Kendal, dalam Rapat Paripurna, Senin (11/10/2021).

 

HALO KENDAL – Menindaklanjuti penyampaian 11 Raperda pada Rapat Paripurna Jumat 8 Oktober lalu, DPRD Kendal, kembali melakukan Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Faksi-Fraksi dan Pendapat Bupati Kendal terkait Raperda tersebut.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun, para Wakil Ketua DPRD Kendal beserta anggota, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Kendal, dan para Kepala P
OPD Kendal.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, mewakili Bupati Kendal mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal, atas apresiasinya dalam menyusun enam Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kendal.

“Dengan disusunnya enam Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan prinsip-prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu pada sisi lain dapat menjadi guide line dalam kehidupan bersama masyarakat Kendal,” ujar Wabup Kendal.

Adapun pendapat Bupati Kendal yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kendal terkait terhadap enam Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Kendal dimaksud.

Pertama ia berpendapat Raperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, PT Bhumi Kendal Propertindo (Perseroda), yaitu dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Menurutnya, peran Badan Usaha Milik Daerah dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.

“Sementara itu pada sisi yang lain, pembentukan BUMD akan memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah dari aspek pendapatan, yaitu dari laba atau keuntungan yang didapatkan,” kata Basuki.

Dalam kaitannya dengan bidang usaha ada kemiripan dengan jenis bidang usaha Perusahan Daerah Aneka Usaha Daerah, yang saat ini diajukan perubahan bentuk badan hukum.

Untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang lebih optimal, perlu penajaman bidang kegiatan usaha PT Bhumi Kendal Propertindo (Perseroda) dengan melakukan harmonisasi dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

“Dengan berdirinya PT Bhumi Kendal Propertindo (Perseroda) diharapkan dapat mendorong iklim kompetitif investasi di daerah serta mampu meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor investasi,” kata Basuki.

Pendapat kedua, Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada prinsipnya, berdasarkan ketantuan Pasal 11 juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

“Pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa,” papar Wabup.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kendal sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu melalui kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus berbasis dusun, yang secara umum, tujuan akhir dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya masyarakat dan desa lebih berdaya, mandiri, kuat, dan sejahtera.

“Dengan disusunnya Raperda ini diharapkan dapat mempertajam, memperkuat, dan memberikan kerangka regulasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kendal,” ungkap Wabup.

Sementara untuk pendapat ketiga, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, yakni pada hakekatnya negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

“Baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal,” jelas Basuki.

Pemerintah Kabupaten Kendal sangat mendukung atas disusunnya Raperda ini, sehingga semakin memperkuat regulasi penyelenggaraan cadangan pangan di Daerah.

“Namun demikian pokok-pokok substansi raperda ini perlu diharmonisasi dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal dimaksud, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Basuki.

Pendapat keempat, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh di Kabupaten Kendal.

Pada dasarnya, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

“Dengan adanya Raperda ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” imbuh Wabup.

Selanjutnya pendapat kelima, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dikatakan, Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

“Maka apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama akan sangat bahaya,” tandas Basuki.

Untuk itu, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

“Dengan adanya Raperda ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,” papar Wabup.

Pendapat terakhir, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.

“Ini merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat,” tandas Basuki.

Namun pada kenyataannya sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

“Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,” ungkap Basuki.

Dengan adanya Raperda ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan regulasi sesuai dengan kondisi di Daerah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.(HS)

Share This

Atlet Asal Udinus Semarang Sumbang 4 Medali Emas Untuk Kontingen Jateng di PON XXX Papua

Ganjar: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Jangan Sampai Terjadi Gelombang Ketiga