in

Inilah Kekhawatiran Jika Lokalisasi Sunan Kuning Ditutup

Salah satu rumah yang disewakan untuk pekerja seks di lokalisasi Sunan Kuning.

PEMKOT Semarang berencana menutup lokalisasi Sunan Kuning atau Resosialisasi Argorejo yang ada di Kecamatan Semarang Barat, pada Agustus 2019 mendatang.

Namun banyak kalangan khawatir, sejumlah Pekerja Seks Komersial (WPS) akan menjajakan diri di jalanan jika salah satu lokalisasi terbesar di Jawa Tengah tersditutup.

Kekhawatiran ini beralasan, karena WPS di tempat itu jumlahnya tak sedikit, mencapai hampir 500 orang, itupun yang terdata. Belum lagi para perempuan penghibur freelance yang tak terdata oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Apalagi selama ini, tempat penampungan atau lokalisasi dianggap sebagai tempat untuk mengumpulkan mereka guna memudahkan koordinasi dan pemantauan kesehatan.

Kalau tidak, PSK akan menjadi liar, tidak ada pengawasan, dan malah bisa berdampak negatif yang lebih luas. Bisa berbisnis esek-esek di pinggir jalan, atau secara online (daring).

“Harus ada konsep tegas dan jelas dalam upaya antisipasi persoalan ke depan setelah penutupan. Jangan sampai para WPS ini malah turun ke jalan, karena tidak adanya kontrol dari pemerintah,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Laser Narindro, belum lama ini.
Menurutnya, dikhawatirkan pula terkait isu kesehatan dan persoalan sosial seperti adanya WPS yang mengidap HIV/AIDS.

“Artinya jangan sampai nanti mereka jadi minim atensi dari pemerintah kota dan jangan sampai menularkan penyakit kepada orang lain. Isu sosial yang kami harapkan lagi adalah para WPS harus diberikan program padat karya untuk tetap bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk kehidupan mereka,” tegasnya.

Seorang WPS yang mengaku bernama Ratna (32) mengatakan, wanita yang menjajakan diri di jalan-jalan atau secara online (daring) justru tidak terkontrol dan dapat berdampak buruk pada perkembangan kota.

Berbeda dengan di lokalisasi di mana terdapat pengelola yang jelas. Apalagi selama ini di SK ada kegiatan bagi para WPS, antara lain pemeriksaan kesehatan penghuni lokalisasi, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi terkait bidang lainnya.

Pengawasan juga dilakukan untuk menghindari wanita di bawah umur nekat menyediakan jasa seks di kompleks.

“Di sini juga ada screening dan konseling dan tes HIV,” ujarnya.

Seorang wanita pemandu lagu, Lisa berharap penutupan hanya diberlakukan untuk wisma atau tempat lokalisasi, tidak untuk tempat karaoke.

“Semoga tempat karaokenya tidak ditutup. Jadi kalau nanti dijadikan pusat kuliner, tetap ada tempat karaokenya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto siap melakukan operasi atau razia rutin agar WPS tak menjajakan diri ke jalan jika nanti lokalisasi SK ditutup.

“Kami akan gencarkan operasi rutin agar mereka tak pindah ke jalan,” tegas Fajar Purwoto, belum lama ini.

Tahapan persiapan dan sosialisasi juga sudah dilakukan Pemkot Semarang untuk memulangkan para WPS tersebut ke daerah asalnya. Hanya tinggal melakukan eksekusi pada Agustus 2019 mendatang.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan merobohkan gapura Sunan Kuning.
Tentu saja, pemerintah tidak lepas tangan soal nasib para penghuni atau para Wanita Pekerja Seks (WPS).

Mereka akan diberikan bekal untuk jaminan hidup yang besarannya kurang lebih Rp 5,5 juta. Teknis santunan tersebut ada di Dinas Sosial Kota Semarang.

Ke depan, lokasi Sunan Kuning akan diubah menjadi tempat wisata atau kampung tematik, yakni pusat kuliner.

Terkait bangunan yang ada, tidak akan dibongkar atau diratakan seperti halnya lokalisasi Kalijodo di Jakarta. Hal itu lantaran bangunan yang ada memiliki sertifikat hak milik (HM).(HS)

Peringati HUT ke-73 Pomad, Momentum Polisi Militer Jadi Profesional dan Modern

Genjot Kunjungan Wisata, Pemkot Semarang Gelar Berbagai Event Sport Tourism