Inilah Aturan Kampanye yang Ditetapkan KPU Kendal

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020.

 

HALO KENDAL – Pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ekstra keras dalam mensosialisasikan dan mengawasi pemberlakuan PKPU Nomor 13 tahun 2020.

Oleh karena itu, kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kendal pada pilkada tahun ini, diimbau untuk lebih banyak menggunakan media sosial ketimbang memaksa tatap muka.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria mengatakan, sesuai aturan terbaru Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2020 kampanye pilkada tahun ini lebih dititik beratkan pada 2 metode.

Yakni kampanye tatap muka dilarang keras dan diminta melalui media dalam jaringan (daring) dan media sosial (medsos).

“Silakan kalau mau kampanye tatap muka, tapi di ruang tertutup. Dan maksimal seluruh peserta yang hadir termasuk pasaangan calon berjumlah 50 orang. Tidak boleh lebih. Jika lebih maka Bawaslu bisa membubarkannya,” kata Hevy, Sabtu (26/9/2020).

Dijelaskan, kampanye berupa pertemuan terbatas 50 orang tersebut juga wajib mematuhi protokol Covid-19. Seperti wajib memakai masker, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer dan mencuci tangan.

“Itu yang wajib dilaksanakan oleh para paslon dan tim pemenanganya. Jika itu dilanggar, maka Bawaslu dengan menegurnya. Jika tidak diindahkan maka bisa dibubarkan,” tandas Hevy.

Dikatakan, sesuai Pasal 88 d PKPU nomor 13/2020  menyebutkan, Bawaslu berhak memberikan sanksi berupa larangan kepada paslon untuk melakukan metode kampanye yang sama selama tiga hari.

Menurut Hevy, dengan menggunakan media daring atau medsos, kampanye paslon justru lebih leluasa. Namun dalam aturan, untuk media daring harus sudah yang diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia.

“Sedangkan sesuai aturan untuk sosmed, paslon harus mendaftarkan akunnya ke KPU, Bawaslu, juga Polri dan Kementerian Kominfo,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Hevy, tiap paslon, bisa mendaftarkan akun media sosial maksimal 20 akun. Baik itu atas nama paslon maupun tim pemenangan.

“Sebanyak 20 akun itulah yang akan jadi acuan bagi Bawaslu, KPU maupun Polri, untuk melakukan pemantauan,” imbuhnya.

Paslon juga dilarang keras melakukan money politic. Jika ketahuan melakukan politik uang maka hukumannya berupa pembatalan alias digugurkan.

“Untuk bahan kampanye setiap paslon maksimal senilai Rp 60.000. Bisa berupa kaos, payung, atau alat peraga kampanye (APK) lainnya,” ujarnya.

Sebagai penutup, Hevy mengatakan paslon bisa memberikan hadiah perlombaan berupa barang kepada masyarakat, dengan harga maksimal Rp 1 juta.

Itupun tidak boleh dengan tujuan kampanye. Seperti ajakan untuk mencoblos ataupun memilih paslon tersebut.

“Jika memberikan bahan kampanye yang berbentuk uang, itu jelas melanggar dan bisa dilaporkan ke Bawaslu atau Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kendal,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.