Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Ini Pesan Ganjar untuk Kepala BPKB Jateng yang Baru

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengukuhkan Wasis Prabowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (21/2/2020).

 

HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, secara resmi mengukuhkan Wasis Prabowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Wasis Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investigasi II Deputi Bidang Investigasi BPKP Pusat, menggantikan Salamat Simanulang yang dipromosikan ke Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat.

Acara pengukuhan dan serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (21/2/2020). Dalam sambutannya, Ganjar berpesan kepada pejabat baru, agar BPKP selalu bekerja sama dengan pemprov untuk mereformasi, mengkonsep dan mengantisipasi masalah keuangan yang terjadi.

“Agar Pemprov Jateng dalam mengelola uang negara, dapat bertanggung jawab. Jateng sedang diminta Pak Jokowi untuk menggenjot investasi, maka kami gas pol, tidak hanya output saja, tetapi juga outcome dan manajerial pemerintahannya. Investasi kami percepat agar ekonomi Jateng cepat terdongkrak. Pak Wasis, kami akan minta konsultasinya terus,” harapnya.

Kepada Wasis, Ganjar juga akan bersama-sama mendampingi desa agar dalam pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, tidak rumit, tetapi akuntabel dan transparan. Akan lebih baik dengan melakukan pencegahan daripada berurusan dengan hukum tentunya.

Wasis pun mengatakan, dalam dimensi pengamanan aset negara maupun daerah, BPKP menekankan pengawasan yang bersifat pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal kecurangan.

Selain itu juga menyelesaikan kegiatan pemerintah yang mengalami hambatan pembangunan (debottlenecking) melalui mediasi antarlembaga. Memberikan nilai tambah dalam memitigasi risiko, sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari.

BPKP telah mengembangkan Apliasi Simda keuangan, gaji dan simda perencanaan sebagai alat bantu pemerintah untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Bersama Kemendagri juga mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar tidak terkendala isu kompleksitas praktik akuntansi, kerumitan peraturan, beratnya pekerjaan klerikal ataupun hambatan biaya.

“Dalam membangun sistem dan pengawasan intern, harus tetap dibarengi dengan uoaya pembinaan integritas pegawai,” tandasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang