in

Ini Perbedaan Pemaknaan Desa Wisata dan Wisata Desa

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pemprov Jateng, Riyadi Kurniawan saat memberikan pelatihan pengelolaan desa wisata.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi satu-satunya yang mempunyai regulasi mengenai desa wisata. Karena berdasarkan keunikan lokalnya, Pemprov Jateng memiliki banyak destinasi wisata yang ada di pedesaan.

Perlu diketahui, terkait dengan adanya desa wisata dan wisata desa, keduanya memiliki kata yang sama jika dibolak-balik, namun memiliki makna yang berbeda.

“Sejak adanya Undang-undang Desa, terjadi euforia di tingkat bawah, mendirikan wisata di tingkat desa. Padahal pengertian desa wisata dengan wisata desa itu sedikit berbeda,” jelas Riyadi Kurniawan, Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Jateng kepada halosemarang.id, Rabu (10/2/2021).

Riyadi menyayangkan, pengertian yang masih kurang tepat itu. Lebih lanjut, dia menjelaskan perihal desa wisata, yaitu terpenuhinya semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik.

Di antaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

“Desa wisata itu, seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Riyadi menjelaskan, pada desa wisata tidak berlaku adanya tiket, namun wisatawan ditawarkan paket wisata untuk melihat isi di dalam desa tersebut.

“Hal yang perlu dipenuhi dalam desa wisata yaitu fasilitas pariwisata, yang artinya fasilitas pariwisata di sini yaitu desa wisata tidak membebani tiket, namun membeli paket untuk tour di desa tersebut,” ucapnya.

Berbeda dengan pengertian wisata desa, Riyadi menggarisbawahi perbedaannya. Wisata desa merupakan suatu desa yang di dalamnya terdapat objek wisata.

Selain itu terdapat bentuk kegiatan wisata yang membawa wisatawan pada pengalaman untuk melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan, dengan segala potensinya.

“Yang terjadi sekarang itu, baru objek wisata sudah mengklaim desa wisata. Padahal kalau seperti itu baru wisata desa,” imbuh Riyadi.

Menurutnya pengertian yang keliru ini perlu diluruskan. Sebab di mata umum masyarakat, melihat adanya objek wisata sudah diartikan menjadi desa wisata.

“Wisata desa itu misalnya, ada objek wisata di desa tersebut, kemudian kita mengunjungi dengan dikenakan tiket,” jelasnya.

Terlebih, Disporapar memberikan sejumlah kriteria jika suatu desa akan menggagas menjadi desa wisata. Terdapat penilaian dan indikator yang harus dipenuhi. Supaya desa wisata di Jateng memiliki standarisasi pelayanan terhadap wisatawan.

Hal yang perlu dipersiapkan untuk menuju desa wisata, yaitu potensi alam, budaya, kerajinan, kuliner, dan permainan khas.

Manajemen pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga diperlukan, adanya Pokdarwis adalah sebagai fungsi yang bertanggung jawab mengelola desa wisata tersebut.

Perlu diketahui, dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Pemprov Jateng memanfaatkan UU tersebut menjadi payung hukum terhadap desa wisata. Kemudian juga Perda No 2 tahun 2019 merupakan peraturan yang digagas berdasarkan keunikan lokal.(HS)

Share This

Tak Kuat Menanjak, Truk Ini Malah “Standing” di Ngaliyan

IT Competition Udinus, Gali Potensi Peserta Lomba Bidang Teknologi