Ini Kata Ganjar Pranowo Soal Wacana Darurat Sipil

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

 

HALO SEMARANG – Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19. Bahkan apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir untuk mendukung kelancaran kebijakan itu.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat dimintai tanggapan menerangkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, sampai saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu masih digodok dan belum diputuskan.

“Sekarang sedang disiapkan, kami masih menunggu PP-nya dari pusat. Sebentar lagi Menko PMK akan membicarakan itu dengan kami dan kami harap ada solusi terbaik,” kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Selasa (31/3/2020).

Menanggapi pro kontra rencana penerapan darurat sipil dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, Ganjar menilai itu hal yang wajar. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena tindakan darurat sipil diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan efektif.

“Ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan, memang harus ada perbaikannya. Kalau dilihat grafik perkembangannya naik terus, ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus dibuat tindakan,” tegasnya.

Meski begitu, Ganjar menerangkan bahwa inti dari peraturan itu adalah jaga jarak. Kalau masyarakat patuh dan menjalankan itu, maka opsi ini tidak perlu dilakukan.

“Apasih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi,” ucapnya.

Ganjar menerangkan, apabila pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, pihaknya sudah siap melaksanakan. Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati, dengan berbagai pertimbangan, termasuk sosial dan ekonomi.

“Saya sudah perintahkan seluruh bupati/wali kota menghitung sumber daya yang ada di kecamatan sampai desa. Ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, suplai air bersih bagaimana. Kalau nantinya ini dilakukan dan mereka harus membantu, maka semua bisa dikelola dengan baik agar semuanya lancar,” tegasnya.

Bahkan, lanjut dia, percobaan sudah dilakukan dengan model isolasi di tingkat desa. Dia juga sudah menggerakkan Satpol PP, Linmas bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi corona dan berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat untuk jaga jarak.

“Sebenarnya kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural dan psikologis masyarakat,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.