Ini Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat membacakan jawaban atas pemandangan umum fraksi di DPRD Jateng terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021, di gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (25/9/2020).

 

HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah menggelar Rapat Paripurna secara virtual dengan Agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021 di gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (25/9/2020).

Dalam tanggapannya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan penjelasan terhadap seluruh pendapat kepada delapan fraksi di DPRD Jateng.

Penjelasan gubernur itu di antaranya menanggapi soal pertumbuhan ekonomi dari Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, FPP, FPDI-P dan Fraksi Golkar.

Menurutnya, dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2021, strategi yang dilakukan dengan pemulihan dan penguatan sektor perekonomian.

Fokusnya penguatan sektor pertanian, IKM, dan UMKM, pariwisata, dan investasi didukung peningkatan infrastruktur aksesibilitas, konektivitas dan transportasi publik.

Menanggapi inflasi dari pandangan umum FPKS dan Fraksi Demokrat, gubernur menjelaskan, pada tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 3 plus minus 1%.

Akan dicapai di antaranya dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga dengan mengoptimalkan penyediaan informasi, dan koordinasi secara intensif TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemantauan harga.

Kemudian, menjawab FPP, FPKS, Fraksi Gerindra, FPAN, Fraksi Golkar, Demokrat dan FPDI-P, Ganjar menjelaskan, angka kemiskinan di Jateng tahun 2021 dihitung berdasarkan data kemiskinan pada Maret 2020, dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19.

Khususnya tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga angka ini sudah menunjukkan potensi faktual kemiskinan di Jateng.

“Dampak Covid-19 terhadap kemiskinan terjadi lebih besar di perkotaan, karena pusat kegiatan ekonomi berada di kota. Sementara aktivitas produksi di pedesaan masih relatif bisa berjalan terutama sektor pertanian,” katanya.

Adapun upaya untuk menurunkan pengangguran, Ganjar menjelaskan, dilakukan melalui berbagai kebijakan dan strategi.

“Di antaranya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, pemagangan pekerja di industri, pengembangan program link and match dengan industri, pemberdayaan masyarakat miskin melalui padat karya, subsidi bunga, fasilitas akses modal dan pasar,” katanya.

Selanjutnya, gubernur menjawab pandangan dari enam fraksi terhadap postur RAPBD tahun 2021.

Menurutnya, upaya-upaya dan side plan alternatif untuk mencapai target PAD tahun 2021, antara lain melalui optimalisasi pendapatan dari BUMD, optimalisasi pelayanan di UPPD dan digitalisasi pembayaran, bekerja sama dengan BPR/BKK dan BUMDes, sebagai tambahan titik layanan serta kreditur bagi wajib pajak yang belum mempunyai dana untuk membayar pajak.

“Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah piutang pajak kendaraan bermotor antara lain, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan mendekatkan titik layanan, melakukan penagihan langsung dan melalui razia gabungan. Serta pengahapusan piutang kadaluarsa dan piutang tidak tertagih,” ujarnya.

Sementara menanggapi Belanja Daerah yang dipersoalkan, Gubernur menjelaskan, penganggaran Belanja Daerah tahun 2021 diprioritaskan untuk penanganan paska pandemi Covid-19.

Sehingga telah memperhitungkan segala aspek sesuai dengan urusan berdasarkan prioritas daerah, sesuai kewenangan masing-masing OPD dan telah melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020.

Hal ini tentang standar biaya regional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2020 tentang standar biaya satuan Provinsi Jateng.

Selanjutnya, dalam tanggapan atas Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama, Gubernur menyampaikan, pada prinsipnya penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan hal yang prioritas dalam perubahan bentuk hukum PD Air Bersih Tirta Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Kegiatan public service ini meliputi produksi air bersih dan air minum, distribusi kepada pelanggan serta mendirikan, membangun, mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi,” katanya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.