HALO SEMARANG – Kementerian Agama (Kemenag), menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023. Rakernas yang digelar dua hari, 4-5 Februari 2023, ini mengangkat tema “Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat”.
Rakernas dibuka oleh Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (4/2/2023).
Acara ini dihadiri 294 peserta dari unsur Pejabat Unit Eselon I, II, III, dan IV Kemenag Pusat, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag, Pimpinan PTKN, dan Kepala Kanwil Kemenag.
Membuka Rakernas, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan enam pesan untuk dibahas dan dihasilkan program implementasinya oleh jajaran Kemenag.
Enam poin tersebut adalah peningkatan profesionalisme ASN, komitmen anti korupsi, respon cepat penanganan isu di masyarakat, realisasi anggaran program prioritas yang akuntabel, tercapainya 10 juta sertifikasi halal, serta tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama.
Terkait peningkatan profesionalisme ASN, Menag mengatakan hasil Survei Indeks Profesionalisme ASN Kemenag, menunjukkan ada 41,34 persen ASN yang masih butuh pembinaan.
“Untuk ASN yang pada temuan indeks ini, dinyatakan masih butuh pembinaan, ini harus disegerakan pembinaannya supaya layanan kita semakin maksimal,” tegas Menag Yaqut, seperti dirilis kemenag.go.id.
Untuk komitmen anti korupsi, Yaqut meminta ASN Kemenag untuk tetap berkomitmen menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agama.
“Jangan ada fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Pimpinan Satker agar membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan Kementerian Agama, seperti tidak menerima atau memberi gratifikasi dan sebagainya,” kata Menag.
Terkait respons cepat penanganan isu di masyarakat, menurut Menag, ASN Kemenag perlu memberikan respons cepat, jelas, dan detail atas isu atau masalah keagamaan yang berkembang di masyarakat.
“Ini saya rasa perlu dilakukan sebagai edukasi kepada publik, karena publik memang harus tahu penjelasan dari setiap kebijakan yang kita ambil. Jangan ditunggu sampai ada masalah besar baru kita cari solusi-solusi pemecahan masalahnya,” imbuhnya.
Sementara itu berkaitan dengan realisasi anggaran program prioritas yang akuntabel, menurut Menag perlu dipercepat.
Upaya yang dapat dilakukan, menurut Menag, adalah mengharuskan seluruh jajaran Kemenag sudah menyelesaikan 70 % anggaran pada bulan ketujuh tahun 2023.
Namun percepatan penyelesaian program prioritas tersebut, harus dilakukan secara cermat, akurat, akuntabel, dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Kenapa tujuh bulan? Karena ini akan memudahkan kita mengontrol program-program prioritas yang bapak ibu sekalian jalankan,” tandasnya.
Poin kelima yang menjadi mandatori, lanjut Menag, adalah percepatan 10 juta sertifikasi halal.
“Mandatori yang diberikan Presiden jumlahnya sangat tinggi, yaitu tercapainya 10 juta sertifikasi halal di tahun 2024,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menag juga mencanangkan tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
“Menjelang tahun politik saya khawatirkan banyak terjadi hal-hal yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Jadi kita canangkan tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama,” tutupnya.
Hadir secara daring, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, serta seluruh pimpinan satuan kerja dan jajarannya yang terdiri dari 514 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, 17 Balai, 10 UPT Asrama Haji, 2.334 Madrasah Negeri dan KUA Kecamatan seluruh Indonesia. (HS-08)
