in

Ini dia Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham. (Foto : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Agama terhitung 1 Desember 2021 mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

“Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut, selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH,” kata Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Rabu (16/3/2021), seperti dirilis Kemenag.go.id.

Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 ini, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH, yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.

Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut, atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia,” kata Aqil Irham.

“Ini juga komitmen pemerintah untuk hadir dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal untuk seluruh masyarakat di Indonesia,” sambungnya.

Jenis Tarif

Aqil Irham menjelaskan, Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 mengatur bahwa tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Tarif layanan utama terdiri atas sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.

Adapun tarif layanan penunjang, mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare); layanan permohonan sertifikasi halal; layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

Layanan akreditas LPH meliputi layanan akreditasi LPH; layanan perpanjangan akreditasi LPH; layanan reakreditasi level LPH; dan layanan penambahan lingkup LPH.

Biaya Self Declare

Agil Ihram menjelaskan bahwa ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare), dikenakan tarif Rp 0,00 atau tidak dikenai biaya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

“Untuk tahun 2021, besaran pembayaran komponen biaya layanan self declare yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp 300.000,” ujarnya.

Jumlah ini untuk komponen pendaftaran,  pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal sebesar Rp25.000; untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH sebesar Rp 25.000, untuk komponen insentif pendamping PPH sebesar Rp150.000, dan untuk komponen sidang fatwa halal MUI Rp.100.000.

“Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha, yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi, pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara,” sambungnya.

Secara teknis, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada BPJPH. Mastuki menambahkan bahwa  pihaknya telah menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Surat keputusan ini, ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) untuk melaksanakan kewajiban bersertifikat halal, dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan dan proses produksi yang sudah dipastikan kehalalannya.

Dalam keputusan itu, kata Mastuki, dijelaskan bahwa penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK, yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha, ditentukan menggunakan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana; memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta, dibuktikan dengan pernyataan mandiri; memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); serta memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.

Selain itu juga memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

Juga memiliki outlet dan atau fasilitas produksi, paling banyak satu lokasi; secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal; produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan); serta bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Kepastian menggunakan bahan halal tersebut, dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

Selain itu tidak menggunakan bahan yang berbahaya; telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal; jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal; menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomaris (usaha rumahan bukan usaha pabrik); proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle); serta melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui aplikasi Sihalal.

Rincian Tarif Layanan

Mastuki juga menjelaskan bahwa permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan. Tarif layanan tersebut terdiri atas komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH, penetapan kehalalan produk oleh MUI, dan penerbitan sertifikat halal.

“Pembayaran komponen itu disetorkan oleh pelaku usaha ke rekening Badan Layanan Umum BPJPH,” jelasnya.

Adapun pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha, setelah LPH menyerahkan rincian biaya kepada BPJPH, untuk diterbitkan menjadi satu kesatuan tagihan komponen biaya.

Sebagai contoh, lanjut Mastuki, biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp 300.000, ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp350.000, sehingga total biayanya adalah Rp 650.000.

Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp 8.000.000, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp 5.000.000, dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp 3.000.000.

Adapun komponen biaya permohonan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat), untuk permohonan sertifikat halal, bagi Usaha Mikro dan Kecil Rp 300.000; usaha menengah Rp 5.000.000; serta usaha besar dan atau atau berasal dari luar negeri Rp12.500.000.

Untuk permohonan perpanjangan sertifikat halal, biaya yang dibebankan, untuk usaha mikro dan kecil Rp 200.000; usaha menengah Rp 2.400.000; Usaha Besar dan atau berasal dari luar negeri Rp 5.000.000; serta Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Rp 800.000.

Berikut Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil:

  1. Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp 350.000
  2. Pangan olahan: Rp 350.000,
  3. Obat: Rp 350.000
  4. Kosmetik: Rp 350.000
  5. Barang Gunaan: Rp 350.000
  6. Jasa: Rp 350.000
  7. Restoran/ Katering/ Kantin: Rp 350.000
  8. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp 350.000

Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar dan atau Luar Negeri:

  1. Produk dalam positif list /produk dengan proses / material sederhana: Rp 3.000.000
  2. Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp 6.468.750
  3. Flavour dan Fragrance: Rp 7.652.500
  4. Produk Rekayasa Genetika Rp 5.412.500
  5. Obat, kosmetik, produk biologi Rp 5.900.000
  6. Vaksin Rp 21.125.000
  7. Gelatin Rp 7.912.000
  8. Barang Gunaan dan Kemasan Rp 3.937.000
  9. Jasa: Rp 5.275.000
  10. Restoran/ Katering/ Kantin Rp 3.687.500

11. Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp 3.937.000. (HS-08)

Melahirkan di Klaten, Pasien Dapat “Hadiah” Dokumen Kependudukan

Penyuluh Agama di Rembang Sinergikan Gerakan Mengaji dan Pemberdayaan Ekonomi