Ingin Akhiri Polemik Lahan di Nyamplungsari Pemalang, Rois Faisal Tunjukan Kepemilikan Sertifikat

Pemegang surat Sertifikat Hak Milik (SHM), HM Rois menunjukkan sertifikat tanah miliknya.

 

HALO SEMARANG – Permasalahan lahan seluas 6 hektare di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Pemalang yang berakibat pada penganiayaan beberapa oknum warga pada 26 Oktober 2020 lalu, terus diupayakan untuk segera diakhiri.

Pemegang surat Sertifikat Hak Milik (SHM), HM Rois Faisal memastikan lembaga terkait bahwa lahan yang dibelinya bukan tanah negara.

Dia menyebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemalang melalui surat bernomor 363/100-2-33-27/V/2017 menyatakan lahan itu miliknya.

- Advertisement -

Adapun sebagai informasi, oknum warga yang diduga melakukan penganiayaan dengan senjata tajam kepada tim pengelola lahan milik Rois Faisal yang bernama Mufidi, saat ini sedang menjalani proses hukum dan menjalani penahanan.

Sebelumnya, Ps Kanit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang, Aiptu Junaidi menuturkan, sampai saat ini sudah ada 11 tersangka dalam proses penanganan kasus ini.

”Saya secara resmi membeli lahan seluas 6 hektare di Desa Nyamplungsari itu pada 2017 dari keluarga H Asrori yang merupakan pemegang SHM sebelumnya. Saya membeli lahan tersebut setelah ada pembicaraan dengan teman terkait rencana pada 2016 mengembangkan wisata kolam renang di area itu. Hal ini agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemalang dan meningkatkan ekonomi kerakyatan,” kata Rois Faisal saat ditemui, baru-baru ini.

Sebelum membeli tanah, dia menceritakan sudah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), cek ke notaris, dan melakukan survei ke lokasi. Rois Faisal menyebut, benar H Asrori membeli tanah itu sebelumnya dari lelang yang dilakukan bank.

”Tidak semua untuk tempat wisata. Saat membeli kami juga memberikan ganti kerokhiman atau ganti tanaman kepada warga yang selama ini menggarap tanah tersebut karena diizinkan pemilik sebelumnya. Saat membeli lahan, kami kulo nuwun dengan kepala desa setempat, mengumpulkan warga dan mendatangkan camat, danramil, polsek setempat hingga BPN untuk melakukan sosialisasi,” lanjutnya.

Bahkan, Rois Faisal mengungkapkan, pihaknya menyiapkan 37 lahan kapling pada awalnya bagi warga yang tetap ingin membeli tanah dengan ukuran 8×20 meter dengan potongan harga Rp 10 juta.

”Ada yang pergi dan ada yang menempati. Bahkan sudah kami bangun beberapa fasilitas umum bagi warga,” ungkap Rois Faisal.

Namun, lanjutnya, permasalahan muncul saat ada beberapa oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari luar desa yang menyebarkan kabar bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara.

Jabatan Wakil Ketua DPRD Pemalang yang dijabat Rois Faisal, disebutkan menjadi alat untuk menyebarkan kabar palsu yang menyebutkan oknum legislatif bertindak sewenang-wenang di wilayah tersebut.

Hal ini yang kemudian menyulut adanya dugaan pengeroyokan tim pengelola lahan Rois Faisal yang terjadi pada 26 Oktober tahun lalu.

”Semua fitnah dan kebohongan kepada warga dan di media sosial, hanya akal-akalan oknum yang mau menguasai tanah itu, padahal bukan hak miliknya. Kami akan tempuh jalur hukum. Ada pelanggaran terhadap UU ITE dan pencemaran nama baik klien saya dari para penyebar fitnah,” ungkap Kuasa Hukum Rois Faisal, Imam Subiyanto di kesempatan yang sama.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.