in

Indonesia Siapkan Kolaborasi Penguatan Pangan Halal di Asia Tenggara

Forum Kerja Sama Pangan Halal ASEAN ke-17. (Foto : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Makanan halal merupakan salah satu sektor, yang mendapat perhatian serius Pemerintah Indonesia. Melalui kolaborasi stakeholder terkait, Indonesia berkomitmen meningkatkan industri produk makanan halal.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BPJPH, Mastuki, dalam The 17 th ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF) atau Forum Kerja Sama Pangan Halal ASEAN ke-17, Selasa (3/8). Event ini dilaksanakan secara virtual dan terpusat dari Kamboja.

Dalam pertemuan secara virtual itu, delegasi Indonesia dipimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Tergabung dalam delegasi ini, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi).

Lebih lanjut Mastuki mengatakan BPJPH baru kali pertama ini mengikuti forum ASEAN Working Group on Halal Food ini. Delegasi Indonesia dipimpin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Tergabung dalam delegasi ini, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi).

“Atas kesempatan ini, kami sangat berterima kasih kepada ASEAN Secretariat dan seluruh delegasi ASEAN. Sebagai delegasi Indonesia, kami siap berkolaborasi dengan negara anggota ASEAN, memajukan sektor halal food,” kata dia, seperti dirilis Kemenag.go.id, Rabu (4/8).

Mastuki mengatakan, sesuai provisi agenda kerja sama, Indonesia siap melaksanakan Plan of Action (PoA) AWGHF, melalui sejumlah program. Pertama, sosialisasi terkait prosedur sertifikasi halal, bagi produk yang berasal dari luar negeri, yang akan masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Kedua, familiarisasi dan implementasi pedoman dan standar produk bagi makanan halal, berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal.

“Ketiga, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Indonesia menjalankan program pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memastikan terlaksananya proses produk halal dan sertifikasi halal UMK,” tambah Mastuki.

Selanjutnya, dalam upaya penguatan ekosistem halal, BPJPH dan stakeholder terkait akan menyiapkan SDM di bidang halal melalui sejumlah program pelatihan. Di antaranya, pelatihan juru sembelih halal, penyelia halal, dan auditor halal. Di samping itu, Indonesia juga siap berkolaborasi dalam penyelarasan standar halal khususnya terkait halal food di kawasan ASEAN.

Sebelumnya, pertemuan 16th ASEAN Working Group on Halal Food telah digelar pada 7 Juli 2020 lalu. Pertemuan yang dilangsungkan secara virtual itu dipimpin oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja.

Pada akhir pertemuan AWGHF tahun 2021, forum menyepakati pertemuan ke-18 ASEAN Working Group on Halal Food mendatang akan diadakan pada 20 Juli 2022 dengan Indonesia sebagai penyelenggara. Pertemuan direncanakan akan kembali dilangsungkan melalui platform video-teleconference.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Siti Aminah, Koordinator Kerja Sama Jaminan Produk Halal Subandriyah, dan sejumlah pejabat di ilngkungan BPJPH. (HS-08)

Share This

Kompetisi Mapel Nasional, MTs N 1 Rembang Kantongi 17 Medali

Kemenag Akan Gelar Asesmen untuk Siswa Kelas 5 Madrasah Ibtidaiah