in

IJTI Desak Polri Benahi Diri, Terutama Menyangkut Penanganan dan Perlindungan Jurnalis

Foto ilustrasi.

 

KASUS kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis baik di Jakarta maupun di daerah saat meliput unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP pada 24-25 September 2019, merupakan alarem nyata bagi keberlangsungan kebebasan pers di tanah air.

Pekan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat ada 10 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis saat meliput unjuk rasa menolak RKUHP di beberapa daerah. Dari jumlah tersebut enam kasus kekerasan terjadi di Jakarta, dan selebihnya terjadi di daerah.

Dari 10 korban kekerasan, empat di antaranya merupakan jurnalis televisi, yakni, Febrian Ahmad (reporter Metro TV) yang kendaraan liputannya dirusak oleh massa. Rian Saputra (kameraman TVRI Sulawesi Tengah) kameranya dirampas dan gambar dihapus oleh oknum polisi saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa di Jalan Raden Saleh, tidak jauh dari Gedung DPRD Sulawesi Tengah. Vany Fitria dan Harfin Naqsyabandi (Reporter Narasi TV) juga mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat meliput aksi unjuk rasa tolak RKUHP di Jakarta.

“Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi menolak RKUHP dilakukan oleh oknum anggota kepolisian. Sedangkan satu kasus dilakukan oleh massa aksi,” kata Yadi Hendriana, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dari rilis yang diterima halosemarang.id Sabtu (28/9/2019).

Banyaknya jurnalis yang mendapat kekerasan saat meliput aksi menolak RKUHP yang pelakunya didominasi oleh aparat kepolisian, katanya, menunjukan ada persoalan serius di tubuh Polri. Tertutama terkait penanganan dan perlindungan bagi para jurnalis. Mengingat Polri dan Dewan Pers telah memiliki MoU terkait penanganan dan perlindungan bagi para jurnalis.

“Oleh karena itu IJTI mempertanyakan komitmen Polri dalam menjalankan nota kesepakatan menyangkut perlindungan jurnalis yang sudah dibuat dengan Dewan Pers. Mengingat dalam praktiknya masih banyak anggota Polri di level bawah yang tidak memahami tugas-tugas jurnalis yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Ditambahkan, dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers secara tegas disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta.

“Pers berfungsi sebagai kontrol sosial dan penyampai aspirasi publik. Itulah mengapa pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Tanpa kebebasan pers dan berekspresi maka demokrasi di tanah air tidak akan berjalan dengan baik,” tambah dia.

Menyikapi maraknya kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis saat meliput unjuk rasa menolak RKUHP, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyatakan sikap sebagai berikut, mengecam keras sejumlah oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan pada jurnalis yang tengah melakukan peliputan unjuk rasa menolak RKUHP. Selain itu mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi. Pihaknya juga meminta Kapolri mengevaluasi pelaksanaan MoU Polri dengan Dewan Pers terkait perlindungan jurnalis.

“IJTI juga mendesak adanya reformasi di Polri terutama yang menyangkut penanganan dan perlindungan jurnalis dan mendorong jurnalis yang menjadi korban untuk memproses kasus kekerasan secara hukum. Kami juga mengimbau seluruh jurnalis Televisi terus menjaga kode etik jurnalistik dan profisionalitas dalam menjalankan tugasnya, serta selalu mengutamakan aspek keselamatan saat menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Sementara IJTI Pengda Jateng juga akan mengirimkan pernyataan IJTI tersebut ke Polda Jateng, agar bisa disosialisasikan hingga ke tingkat polsek.

“Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum para jurnalis ini, memang harus terus disosialisasikan. Sehingga aparat penegak hukum baik pimpinan maupun anggota yang di bawah lebih memahami kerja kerja jurnalis, dan kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak terulang lagi,” tegas Ketua IJTI Jateng, Teguh Hadi Prayitno.(HS)

PSIS Vs Perseru Badak Lampung, Pertemuan Dua Tim dengan Motivasi Lebih

Rencana Penutupan SK Tak Jelas, 96 Persen Penghuni SK Malah Terpapar Infeksi Menular Seksual