Ibu Hamil Akan Mendapatkan BLT Rp 6 Juta, Bagaimana di Kendal?

Foto ilustrasi bantuan BLT di akun Instagram @kemensosri.

 

HALO KENDAL – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan pemerintah kepada ibu hamil dan balita. Dengan rincian, BLT ibu hamil sebesar Rp 3 juta dan BLT balita usia 0-6 tahun Rp 3 juta setahun.

Penyaluran BLT kepada ibu hamil dan balita akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun masa pencairan dilakukan 4 kali, di mulai dari Januari, April, Juli dan Oktober.

Seperti diunggah di akun Instagram @kemensosri, Selasa (12/1/2021), bantuan untuk ibu hamil dan balita diberikan lewat program keluarga harapan (PKH). Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 28,7 triliun untuk menyalurkan bantuan PKH.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) lewat bantuan PKH.

Bantuan tersebut akan diberikan dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.

Pemerintah akan menyalurkan dana itu melalui bank plat merah, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Bila dirinci, penyaluran bantuan untuk kategori pendidikan anak SD sebesar Rp 900 ribu per tahun, pendidikan anak SMP Rp 1,5 juta per tahun, pendidikan anak SMA Rp 2 juta per tahun, penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta per tahun, dan lanjut usia Rp 2,4 juta per tahun.

Beriikut syarat-syarat mendapatkan BLT ibu hamil yang sudah diberlakukan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

1. Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut ibu hamil wajib memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

2. Apabila belum memiliki KPS, ibu hamil bisa mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada RT/RW lalu disampaikan ke kelurahan. Nah, di sini akan diputuskan apakah yang bersangkutan berhak memperoleh KPS.

3. Apabila ibu hamil tersebut memang layak mendapatkan dana bantuan, maka Kepala Desa/Lurah akan melaporkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

4. Setelah prosedur tersebut terpenuhi, yang bersangkutan bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah para ibu hamil menerima bantuan, ada aturan yang wajib dipenuhi selama kehamilan yakni, wajib melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan selama 4 kali, pada usia kehamilan 0-3 bulan, usia 4-6 bulan dan dua kali di usia kehamilan 7-9 bulan.

Kemudian pada masa pemeriksaan ibu hamil akan mendapatkan suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi kandungan. Apabila yang bersangkutan melahirkan wajib memperoleh pertolongan di fasilitas kesehatan.

Di masa nifas, yang bersangkutan juga wajib melakukan pemeriksaan hingga memperoleh layanan KB pasca persalinan. Setidaknya 3 kali pada minggu pertama, keempat, dan keenam setelah yang bersangkutan melahirkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay saat ditemui untuk dimintai tanggapan terkait program pemerintah pusat ini mengaku, pihaknya belum mengetahui dan belum ada instruksi mengenai mekanisme pelaksanaan hal tersebut.

“Seharusnya itu kan soal BLT ranahnya Dinsos. Tapi akan kami coba kordinasikan dengan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, sudah ada apa belum pelaksanaan ini di Jawa Tengah,” terang Ferinando, Rabu (13/1/2021).

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Subarso, saat hendak dimintai keterangan, sedang tidak berada di kantor karena WFH (Work From Home).

Petugas yang berada di sana pun mengaku belum mengetahui dan belum ada instruksi dari pimpinan. “Kami tidak tahu menahu soal itu, ini yang berwenang menjawab Kepala Dinas,” kata seorang wanita pegawai Dinsos Kendal.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.