in

Hukum Humaniter Internasional Penting Untuk Kondisi Saat Ini, Unika Soegijapranata dan ICRC Gelar Kursus Singkat

Kursus Hukum Humaniter Internasional (HHI) diselenggarakan Unika Soegijapranata.

 

HALO SEMARANG – Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang bersama Delegasi Regional Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk Indonesia dan Timor-Leste, menggelar suatu seri sesi atau kursus daring Hukum Humaniter Internasional (HHI), baru-baru ini.

Ketua Panitia Kursus HHI 2021, Dr Trihoni Nalesti Dewi, SH, MHum mengatakan, berdasarkan keadaan sekarang ini perlu membahas HHI. Sebab di dalamnya mengandung unsur dua dimensi yakni, pengaturan atas tindakan permusuhan atau peperangan dan pelindungan bagi pihak dan obyek tertentu yang dilindungi.

“Rangkaian kegiatan sesi atau kursus singkat HHI ini adalah campuran dari lokakarya penyegaran HHI (IHL Refreshment Workshop) dan suatu ajang untuk pertemuan para pemangku kepentingan,” paparnya.

Ia menurunkan, HHI merupakan satu di antara cabang hukum publik internasional yang paling tua. Menurutnya, HHI dikenal juga sebagai hukum perang dan hukum konflik bersenjata.

“Kursus singkat ini dapat memperkuat diseminasi dan pemahaman dasar fundamental HHI bagi peserta, memungkinkan suatu proses tukar pendapat di antara para peserta untuk topik-topik HHI tertentu dan implementasi HHI di Indonesia, serta memperkuat jaringan antara para peserta,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kursus HHI ini bersifat semi-publik, dan hanya untuk kurang lebih 60 peserta undangan yang terdiri dari otoritas pemerintah, akademisi, jurnalis, dan perwakilan organisasi lainnya.

“Di samping itu Unika Soegijapranata juga memiliki relasi yang baik dengan ICRC, oleh karena itu beberapa kali Unika Soegijapranata menjadi penyelenggara kegiatan ICRC, salah satunya kursus online singkat HHI,” ujarnya.

Kursus yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut, membahas implementasi HHI di Indonesia berikut tantangan untuk menegakkannya.

Dalam kursus yang dibalut dengan diskusi itu mengerucut empat poin, profesi yang mendasarkan pada Hukum Humaniter sangat lebar, terutama profesi-profesi dalam misi internasional. Kedua, pemerintah Indonesia juga telah melakukan implementasi yang cukup banyak dan cukup intensif terhadap hukum humaniter.

Ketiga, perlunya pembentukan suatu aliansi strategis antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, ICRC, media, PMI dan sebagainya, untuk membuktikan dalam pembahasan hukum humaniter tidak sendirian. Terakhir, pemahaman hukum humaniter diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat umum dan tidak secara eksklusif untuk kalangan tertentu saja.(HS)

Share This

IDC AMSI 2021 Angkat Tema Inovasi dalam Penguatan Ekonomi Digital

Tim Pelatih PSIS Mulai Raba Kekuatan Persik Kediri