in

Heri Pudyatmoko: Soal Upaya Pengentasan Kemiskinan, Pemprov Jateng Jangan Cepat Puas

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko saat bertemu dengan para petani di Kabupaten Temanggung, belum lama ini.

HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong Pemprov Jateng dalam upaya pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, pihaknya terus mendorong agar Pemprov Jateng serius dalam upaya menangani kemiskinan di daerah. Prestasi Jawa Tengah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen poin, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021) menjadi 10,93 persen (Maret 2022), jangan membuat Pemprov Jateng cepat puas.

“Angka kemiskinan di Jateng, meski turun, tapi masih cukup tinggi. Akselerasi program pengentasan kemiskinan harus terys digenjot, jangan berhenti pada program yang sudah ada. Harus ada upaya-upaya lain, yang bisa memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Jateng,” kata politisi Partai Gerindra ini, Minggu (17/7/2022).

Dikatakan, salah satu program yang menurutnya efektif adalah program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan.

Dalam program RSLH, Jateng perlu melaksanakan dengan gotong royong baik secara anggaran dan pelaksanaan. Dalam hal anggaran, bisa berasal dari berbagai sumber, dana APBN, APBD Jateng, APBD kabupaten dan kota. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan gotong royong warga desa dengan sistem padat karya.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di pedesaan. Dengan pembenahan infrastruktur pedesaan ini maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik. Dikatakan, dengan bergeraknya perekonomian desa, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan. Akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.

“Dengan pembangunan infrastruktur desa, diharapkan roda perekonomian bisa kembali menggeliat dan masyarakat makin sejahtera, konektifitas antarwilayah juga semakin baik. Selain itu ekonomi kreatif dan UMKM juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah,” harap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng dari Dapil 9 Jateng (Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo) ini.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen poin, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.

Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan, rilis ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022. Adapun, metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

“Alhamdulillah pada Maret 2022 terjadi penurunan kemiskinan dibanding September 2021. Di Jawa Tengah penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang. Presentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021) dan turun 0,86 persen poin, dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen,” ujarnya, saat rilis daring, Jumat (15/7/2022).

Tren turunnya jumlah orang miskin di Jawa Tengah, dipandang Adhi sebagai suatu hal positif. Ini mengingat, selama ini provinsi yang dipimpin duet Ganjar-Yasin fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program.

Selain program pengentasan kemiskinan, Adhi mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya Pandemi Covid-19 yang membaik. Pertumbuhan ekonomi Jateng Triwulan I 2022 mencapai 5,16 persen (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30 persen (y-on-y) pada triwulan 1 2022.

Data BPS memaparkan, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23 persen (4,20 juta orang), pada September 2018 11,19 persen (3,87 juta orang), pada September 2019 10,58 persen (3,68 juta orang).

Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84 persen. Pada September 2021 turun menjadi 11,25 persen atau sejumlah 3,93 juta orang.

“Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, parpol, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, angka penurunan kemiskinan nasional lebih rendah dari Jawa Tengah. Meskipun, angka kemiskinan nasional lebih rendah dengan 9,54 persen. Akan tetapi, penurunan kemiskinan di nasional hanya 0,17 persen poin.

Pada rilis tersebut, Adhi juga memaparkan kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.

Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89 persen poin (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa.(Advetorial-HS)

Nunez Belum Mantap, Klopp Santai

Hadiri Final Kejuaraan Bulu Tangkis DPRD Kendal Cup 2022, Ini Harapan Bupati